RADARSOLO.COM – Pro dan kontra terus warnai operasional bajaj Maxride yang mengaspal di Kota Solo. Salah satunya datang dari Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo Sonny. Dia meminta jajaran Satlantas Polresta Solo untuk memberi sanksi tilang kepada bajaj nekat melintas.
Sonny menjelaskan, satlantas tegas menyikapi operasional bajaj. Mengingat sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur bajaj. Selain itu, hasil pertemuan pihak-pihak terkait dengan perwakilan Maxride selaku operator bajaj, sepakat menghentikan sementara operasional.
“Sesuai hasil rakor Dinas Perhubungan (Dishub) Solo beberapa hari sebelumnya, kan sudah jelas untuk dikandangkan sementara. Alasannya karena belum ada STNK dan TNKB-nya. Jadi sampai itu belum dipenuhi, bisa ditilang langsung saat melintas di jalan raya,” tegas Sonny.
Selain itu, Sonny mendorong pemerintah pusat ikut memikirkan fenomena bajaj yang mulai menginvasi Kota Bengawan dalam sepekan terakhir. Berupa regulasi yang kuat agar tidak memunculkan gesekan di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ada gesekan kalau dibiarkan tanpa regulasi seperti ini. Nanti lama-lama pasti akan muncul benturan,” imbuh politisi PSI tersebut.
Terkait kebutuhan, Sonny mengembalikan pilihan moda transportasi kepada masyarakat. “Regulasinya dibuat dulu. Dalam waktu dekat komisi III akan mengumpulkan rekan-rekan transportasi online juga,” beber Sonny.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo Y.F. Sukasno menilai larangan sementara untuk bajaj merupakan langkah tepat. Di sisi lain, dia megaskan sejauh ini belum menerima kajian terkait kebutuhan masyarakat akan moda transportasi bajaj.
“Kalau tidak ada dasar kebutuhannya, ya akan menambah masalah baru. Apalagi kalau tidak ada izin resminya. Saya sudah tanya pihak terkait, ternyata belum ada izinnya. Kalau belum ada izin, ya jangan beroperasi dulu,” ujar politisi PDI-Perjuangan itu. (ves/fer)
Editor : fery ardi susanto