RADARSOLO.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tengah memutar otak untuk menyusun ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Langkah itu dilakukan menyusul adanya kabar tak sedap: dana transfer ke daerah (TKD) dari pusat dipangkas hingga Rp 218 miliar.
Kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Solo harus siap-siap menekan pengeluaran.
Tak ada cara lain selain melakukan rasionalisasi dan efisiensi agar keuangan daerah tetap seimbang.
Ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surakarta Budi Murtono membenarkan adanya pemangkasan dana TKD tahun depan.
Baca Juga: Pemkab Sukoharjo Teken Komitmen Bersama Jam Wajib Belajar Anak Usia Sekolah
Menurutnya, penyesuaian ini perlu dilakukan dengan hati-hati, mengingat sebagian besar dana transfer tersebut sudah terlanjur dialokasikan ke berbagai pos anggaran.
“Harus menata ulang APBD agar posisinya berimbang lagi. Akan kami kurangi dulu dilakukan penghematan dalam hal biaya-biaya operasional,” papar dia, Jumat (17/10).
Langkah penghematan, lanjutnya, bakal menyentuh hal-hal teknis sehari-hari.
Mulai dari biaya makan dan minum rapat, pemakaian listrik dan air, hingga pemeliharaan kendaraan dinas. Bahkan, kegiatan rutin di setiap OPD juga diminta untuk mmenyesuaikan
“Kami kurangi sekitar 10 persen. Kegiatan di setiap OPD juga kami minta untuk dilakukan efisiensi,” terang Budi.
Baca Juga: Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Raih Penghargaan Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah
Tak hanya itu, Pemkot juga akan memangkas sejumlah anggaran yang dianggap tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
Artinya, kegiatan seremonial dan kebutuhan operasional non-esensial kemungkinan besar bakal ditekan lebih dalam.K
Kebijakan pemangkasan TKD sendiri berasal dari pemerintah pusat. Dalam APBN 2026, pemerintah memutuskan untuk menyusutkan alokasi dana transfer ke daerah akibat keterbatasan fiskal nasional.
Kondisi ekonomi yang dinamis membuat pemerintah pusat harus berhitung lebih ketat dalam menyalurkan anggaran.
Meski begitu, pemotongan ini bersifat sementara. Nantinya, besaran dana akan kembali disesuaikan mengikuti perkembangan ekonomi nasional.
Sementara itu, Wali Kota Solo menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Justru, kebijakan ini menjadi momentum bagi jajaran Pemkot untuk bekerja lebih cerdas dan hemat.
“OPD-OPD sudah dikumpulkan, kami tantang untuk penghematan dan membuat kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Misalnya kalau biasanya makan dan snack tiga kali ini jadi sekali, minumnya bisa bawa tumbler sendiri-sendiri,” hemat Wali Kota.
Baca Juga: Cemara Coffee Sukoharjo, Kafe Estetik di Tengah Sawah dengan Mobil Tua Retro
Langkah penghematan besar-besaran ini menjadi bukti bahwa Pemkot Solo siap beradaptasi di tengah keterbatasan fiskal.
Prinsipnya, lebih sedikit anggaran, tapi tetap banyak manfaat. (ves/nik)
Editor : Niko auglandy