RADARSOLO.COM- Pemkot Solo kembali menggelar koordinasi dengan kelompok ojek online (ojol roda dua/roda empat) dan kelompok pengemudi becak.
Dari pertemuan itu, muncul desakan untuk menerbitkan surat edaran (SE) larangan operasional bajaj sebagai angkutan umum di Kota Solo.
Salah satu perwakilan ojol dari Solidaritas Ojol Soloraya (SOS) Josafat Satrija Wibawa kembali menegaskan, sejumlah komunitas ojol dan sejenisnya sepakat untuk menolak kehadiran Bajaj di Kota Solo.
Pihaknya juga menanyakan kejelasan penanganan dan sikap pemerintah daerah, khususnya pemkot terkait fenomena bajaj yang sudah beroperasi beberapa pekan terakhir.
“Sikap kami jelas, menolak Maride dan Bajaj di Solo. Komunitas Ojol, becak, organda menolak, dan kami meminta kejelasan dari pemerintah agar informasinya tidak simpang siur,” terang dia, Minggu (19/10).
Pihaknya juga menyampaikan sejumlah daftar tuntutan untuk segera disikapi oleh pemkot.
Garis besarnya berfokus pada diterbitkannya surat edaran yang melarang operasional kendaraan roda tiga itu.
“Gesekan belum ada, tetapi sudah ada keresahan atau keluhan dari rekan-rekan. Kami tekankan agar rekan-rekan ojol tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangan," ujarnya.
"Oleh sebab itu pemerintah harus segera mengambil sikap. Salah satunya seperti SE Larangan seperti yang sudah diterbitkan kabupaten lain di DIY,” lanjut Satrija.
Kelompok ojol juga akan melakukan pergerakan besar di Ibu Kota dalam waktu dekat.
Salah satu agendanya meminta ketegasan dari pemerintah pusat untuk fenomena bajaj yang ada di Indonesia.
Sejumlah komunitas ojol yang ada di berbagai daerah, khususnya yang sudah dimasuki oleh Bajaj Maxride akan melakukan pergerakan dan menyampaikan aspirasi pada pemerintah pusat.
Baca Juga: Bertubi-tubi Muncul Kasus Keracunan MBG, Petugas SPPG di Wonogiri Digembleng: Apa Saja Materinya?
“Sayangnya bajaj ini belum ada regulasi yang pasti, jadi untuk sementara kami meminta wali kota untuk mengambil sikap. Selanjutnya baru penyampaian aspirasi ke pemerintah pusat,” hemat Josafat.
Dishub Solo Sedang Pelajari Draf SE Larangan Bajaj dari DIY
Hal serupa disampaikan oleh kelompok tukang becak di Solo.
Seperti sebelumnya mereka juga tegas melayangkan penolakan dan meminta pemerintah untuk tegas dalam menyikapi fenomena ini agar tidak terjadi gejolak di masyarakat.
“Penjelasannya dari Satlantas itu baru mau ngecek surat-suratnya karena belum ada STNK dan TNKB-nya, tetapi kalau untuk menilang belum bisa karena sedang bawa penumpang makanya baru teguran," papar Sari Ahmad, koordinator Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB) Kota Solo .
"Tetapi kemarin dari Dinas Perhubungan sudah membawa contoh SE Larangan, nah ini katanya sedang dimintakan persetujuan wali kota,” lanjut dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Solo Taufiq Muhammad membenarkan adanya koordinasi yang dilakukan beberapa waktu lalu.
Sikap dari kelompok terdampak masih sama dan menolak kehadiran bajaj di Solo mengingat dari perjalanan selama ini mulai muncul gesekan di masyarakat.
“Kemarin juga sudah ada gesekan di kawasan sekitar Solo Square, jadi mereka meminta pemkot menindaklanjuti secara hukum. Kami laporkan ke wali kota dulu,” terangnya.
Saat ini Dishub Solo masih mempelajari sejumlah draf SE larangan sejenis yang lebih dulu diterbitkan sejumlah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Iya (ada pertimbangan untuk SE Larangan Bajaj). Tetapi detail aturannya seperti apa masih kami pelajari. Untuk surat edarannya juga baru kami laporkan ke wali kota,” kata Taufiq. (ves)
Editor : Tri wahyu Cahyono