RADARSOLO.COM — Sebanyak tujuh pelamar seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dinyatakan gugur pada tahap administrasi.
Mereka terdepak lantaran tidak memenuhi syarat, salah satunya tidak melampirkan izin dari kepala daerah asal bagi pelamar yang berasal dari luar daerah.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Pemkot Solo Budi Murtono mengatakan, pendaftaran seleksi telah ditutup pada 14 Oktober dengan total 53 pelamar.
Setelah dilakukan verifikasi administrasi, hanya 46 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
“Ada tujuh pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi karena tidak melengkapi berkas wajib, terutama izin kepala daerah setempat bagi PNS dari luar kota,” jelas Budi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Senin (20/10).
Baca Juga: Muncul Wacana SE Larangan Bajaj Beroperasi, Pemkot Solo Akui Tak Mudah Untuk Mengambil Keputusan
Dari 46 pelamar yang lolos, 45 di antaranya berasal dari internal Pemkot Solo, sementara satu pelamar lainnya berasal dari luar daerah.
Meski hanya ada 46 peserta, total formasi yang diikuti mencapai 63 posisi, karena sejumlah pelamar mendaftar di lebih dari satu jabatan.
“Peserta boleh mendaftar lebih dari satu formasi. Rata-rata mendaftar di dua posisi, sehingga mereka akan mengikuti dua kali proses uji kompetensi,” imbuhnya.
Baca Juga: APBD Solo Terpangkas Ratusan Miliar, Pemkot Solo Siapkan Diet Anggaran
Tahapan berikutnya adalah uji kompetensi (asesmen) yang akan digelar di UNS Tower pada 22—23 Oktober 2025. Hasil seleksi tahap ini akan menentukan peserta yang berhak melanjutkan ke wawancara akhir.
“Targetnya, seluruh proses seleksi tuntas pada November 2025. Dari masing-masing formasi akan dipilih tiga nama terbaik untuk diajukan kepada wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian,” terang Budi.
Anggota pansel lainnya, Budi Yulistianto menyebutkan seleksi ini dilakukan untuk mengisi tujuh jabatan kepala dinas yang masih kosong, yakni dinas tenaga kerja (disnaker), badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia(BKPSDM), dinas kebudayaan dan pariwisata (disbudpar).
Selanjutnya dinas komunikasi informatika statistik dan persandian (diskominfo SP), dinas lingkungan hidup (DLH), dinas sosial (dinsos), dan dinas permukiman kawasan perumahan dan pertanahan (disperum KPP).
Proses lelang jabatan dimulai sejak 30 September 2025 dan ditargetkan rampung akhir Desember 2025, agar pejabat baru dapat segera dilantik dan bekerja mulai awal 2026.
“Harapannya akhir tahun sudah ada nama-nama terpilih untuk dilantik wali kota, sehingga awal tahun mendatang mereka bisa langsung menjalankan program sesuai visi-misi pemerintah kota,” ujarnya. (ves/bun)
Editor : Niko auglandy