RADARSOLO.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya angkat bicara mengenai polemik pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Penetapan tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Senin (10/11).
Jokowi menegaskan bahwa setiap pemimpin bangsa memiliki peran serta jasa besar bagi negara, termasuk Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
“Setiap pemimpin, baik itu Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur, pasti memiliki peran dan jasa terhadap negara. Dan kita semuanya harus menghargai,” ujar Jokowi.
Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa tak ada pemimpin yang sempurna. Setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu, keputusan pemberian gelar pahlawan nasional tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme resmi dan proses panjang dari Tim Penilai Gelar, Jasa, dan Tanda Kehormatan Nasional.
“Kami sadar setiap pemimpin pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pemberian gelar jasa terhadap para pemimpin itu melalui proses dan pertimbangan dari tim pemberian gelar pahlawan,” tegas Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta masyarakat untuk menghormati keputusan pemerintah. Ia menilai baik Soeharto maupun Gus Dur telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan bangsa.
“Saya kira kita semua sangat menghormati peran dan jasa yang telah diberikan, baik oleh Presiden Soeharto maupun Presiden Gus Dur bagi bangsa dan negara ini,” lanjutnya.
Menanggapi adanya penolakan dari sejumlah pihak, Jokowi menyebut hal itu merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Ya biasa dalam negara demokrasi ada pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang jelas, keputusan ini melalui kajian dari tim dan para pakar yang memiliki pertimbangan matang. Semua pihak sebaiknya menghargai,” pungkasnya. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy