RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo menegaskan komitmennya dalam mengawal percepatan penerbitan surat rekomendasi dan perizinan Dapur MBG (Makan Bergizi Gratis).
Penegasan ini disampaikan setelah sejumlah calon pengelola dapur SPPG mengeluhkan proses administrasi yang dinilai berbelit, mulai dari pengajuan rekomendasi hingga penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Para calon pengelola menyebut kompleksitas birokrasi membuat tahapan persiapan dapur terhambat dan berpotensi mengganggu kesiapan operasional program nasional tersebut.
Menindaklanjuti aduan tersebut, Komisi IV DPRD Kota Surakarta segera merespons dan memastikan siap turun tangan mempercepat seluruh tahapan administrasi yang dianggap mengganjal.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto menyoroti langsung persoalan tersebut.
Menurutnya, berlapisnya proses birokrasi, baik di Dinas Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), maupun OPD teknis lainnya, dapat berdampak pada target pemenuhan dapur MBG di 2025.
“Birokrasi yang dianggap berbelit, baik untuk mendapatkan surat rekomendasi maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, jelas bisa menghambat program,” ujarnya, Minggu (16/11).
Kota Surakarta menargetkan pembangunan 64 dapur MBG sebagai tulang punggung penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat.
Namun hingga kini, lanjut Sugeng, baru 33 dapur yang beroperasi.
Data Satgas MBG menunjukkan sebagian dapur masih dalam proses pembangunan, sementara lainnya tertahan menunggu pemenuhan standar SLHS.
Sugeng berharap seluruh proses sertifikasi dapur bisa dirampungkan sebelum akhir tahun.
“Masih ada waktu sekitar satu setengah bulan. Kita kebut agar target 100 persen pada 2026 bisa tercapai,” tegasnya.
Meski mendorong percepatan, DPRD menekankan bahwa standardisasi tetap tidak boleh diabaikan.
Sesuai regulasi nasional, setiap dapur wajib memenuhi standar keamanan pangan mulai dari penyimpanan bahan baku, proses pengolahan, penyajian hingga distribusi.
“Jangan sampai ada dapur beroperasi tanpa memenuhi standardisasi. Kita tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan seperti keracunan. Itu harus dijaga betul di Kota Solo,” imbuhnya.
Sugeng juga menyinggung masih adanya persepsi bahwa beberapa OPD mempersulit proses rekomendasi.
Namun DPRD menilai OPD pada dasarnya memastikan seluruh aspek—mulai dari bahan makanan, sanitasi, hingga instalasi IPAL—terpenuhi sebelum rekomendasi diterbitkan.
Menurutnya, koordinasi lintas OPD harus ditingkatkan agar proses verifikasi dan supervisi tidak berjalan parsial.
Dia mengapresiasi kinerja Satgas MBG yang dinilai cukup responsif, namun menilai kolaborasi antarinstansi masih harus lebih solid.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal percepatan pembangunan dan sertifikasi 64 dapur MBG di Kota Surakarta.
Dengan progres baru mencapai sekitar separuh dari target, DPRD mengakui tantangan masih besar. Namun Sugeng tetap optimistis.
“Kami dorong semua OPD bergerak cepat dan satu frekuensi. Jangan ada yang mengerem. Ini program nasional, dan Solo harus siap,” pungkasnya. (atn/nik)
