RADARSOLO.COM – Pemkot Solo tengah gencar melakukan lobi-lobi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar pembiayaan Bus Batik Solo Trans (BST) Koridor 5 dan Koridor 6 tetap didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2026 mendatang. Upaya ini dilakukan setelah pemkot menerima konfirmasi bahwa operasional BST dari APBN hanya menyisakan Koridor 1 saja.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono membenarkan adanya rencana pengiriman surat dan komunikasi intensif ke pemerintah pusat perihal pembiayaan BST.
"Intinya kita masih mencoba. Kemarin kita juga menyampaikan ke Gubernur Jateng agar dibantu. Kemudian (saat peresmian RS Kardiologi Emirat-Indonesia) kami juga sudah menyampaikan ke Pak Pratikno (Menko PMK). Katanya juga mau diupayakan, mau ditinjau kembali," kata Budi Murtono, Jumat (21/11).
Ketidakpastian dana pusat untuk Koridor 5 dan 6 menjadi masalah serius karena Pemkot Solo menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo belum mampu membiayai operasional semua koridor secara mandiri. Saat ini, Pemkot sudah menanggung penuh pembiayaan operasional seluruh koridor Angkutan Feeder.
Baca Juga: Tarif BST dan Feeder di Kota Solo Naik Per 1 Januari 2026, Disabiitas Dapat Kompensasi Khusus
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta, Taufiq Muhammad, merinci kebutuhan biaya operasional yang besar untuk dua koridor yang terancam.
"Kebutuhan biaya operasional di Koridor 1 itu sekitar Rp 10 miliar, Koridor 5 sekitar Rp 11 miliar, dan Koridor 6 sekitar Rp 5 miliar. Kalau yang Koridor 1 sudah ada keputusan dibiayai pusat, Koridor 5 dan 6 nya yang masih belum tahu," jelas Taufiq.
Baca Juga: Subsidi BST Terancam Dihapus, DPRD Solo: Jangan Sampai Layanan Disuntik Mati
Strategi utama Pemkot adalah kembali berkirim surat resmi ke Menteri Perhubungan dengan target agar tiga koridor (1, 5, dan 6) tetap bisa disokong oleh pemerintah pusat.
Sebagai antisipasi terburuk jika lobi gagal, Pemkot berencana melibatkan pihak swasta untuk membantu pendanaan operasional Koridor 5 dan 6.
Langkah sharing pembiayaan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, yang sebelumnya diusulkan, hingga kini masih "mentah" karena keterbatasan anggaran di masing-masing pemerintah daerah. "Intinya jangan layanan ini tidak terhenti," pungkas Budi Murtono. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno