RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap bersikukuh melarang operasional Bajaj Maxride sebagai transportasi publik di Kota Solo. Di tengah polemik ini, pemkot memilih menunggu kedatangan bantuan ratusan unit becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto sebagai alternatif solusi angkutan roda tiga.
Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto kembali menegaskan sikap pemkot menanggapi kembali beroperasinya Bajaj Maxride sejak Jumat (21/11), meskipun sempat berhenti sebulan akibat larangan.
"Ya kita sedang membahas dengan Dishub dan Polres juga gimana aturannya. Kita juga kekeuh untuk menegakkan aturan itu. Nanti kita atur dengan dishub supaya bisa lebih tegas lagi," ucap Respati, Senin (24/11).
Ketegasan pemkot menolak Bajaj Maxride didasarkan pada kewajiban legal angkutan umum untuk berplat kuning, sesuai pandangan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo. "Ya iyalah, sudah angkutan umum kok (wajib plat kuning, Red)," ujar Kabid Angkutan dan Perparkiran Dishub Kota Solo Yulianto Nugroho.
Menanggapi kritik bahwa pemkot kurang tegas terhadap angkutan roda tiga bermesin lain seperti bentor (becak motor), Respati menegaskan bahwa penegakan aturan akan ditujukan untuk semua jenis angkutan serupa. Solusi jangka panjangnya adalah mengganti Bentor dan sejenisnya dengan becak listrik.
Respati telah mengajukan permohonan 160 unit becak listrik kepada pemerintah pusat dan berharap hibah tersebut dapat segera terealisasi tahun ini.
"Nanti dengan hadirnya becak listrik dari Pak Prabowo nanti kita tukar langsung, termasuk bentor juga," kata Respati.
Prioritas pembagian becak listrik ini akan diberikan kepada pengemudi becak yang berusia di atas 50 tahun. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno