RADARSOLO.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo menegaskan siap menyesuaikan apabila Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memutuskan untuk kembali menerapkan sistem enam hari sekolah untuk jenjang SMA/SMK.
Meksi begitu, hingga kini, pemkot masih menunggu keputusan resmi dari pemprov, mengingat kebijakan tersebut sepenuhnya berada di level provinsi.
“Itu kebijakan gubernur. Dari provinsi, kami mengikuti. Kami tinggal sesuaikan saja,” tegas Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto, Kamis kemarin (27/11).
Menurutnya, perdebatan mengenai format lima hari atau enam hari sekolah seharusnya tidak mengalihkan fokus dari urgensi peningkatan kualitas pendidikan. Ia kembali menekankan perlunya arah pembangunan pendidikan yang jelas dan konsisten.
“Saran saya sebenarnya simpel saja, pendidikan harus punya roadmap yang jelas. Kesejahteraan pengajar dan program ekstrakurikuler perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Respati menegaskan, Pemkot Solo tidak ingin sekadar mengikuti tren atau polemik kebijakan di daerah lain. Kota Bengawan justru memilih memperkuat program pendidikan yang berorientasi pada kreativitas siswa dan guru.
“Kami di Solo tidak mau ikut-ikutan. Fokus kami adalah penambahan kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan kreativitas guru, dan pengembangan beasiswa. Keterlibatan swasta di sekolah-sekolah juga sedang kami perluas,” tandasnya.
Tak hanya itu, pemkot juga tengah memikirkan strategi agar sekolah negeri kembali menjadi pilihan utama masyarakat. “Saya masih berpikir bagaimana sekolah negeri bisa benar-benar diminati kembali. Ini penting agar akses pendidikan berkualitas tidak hanya berhenti pada sekolah favorit tertentu,” lanjutnya.
Respati turut merespons wacana bahwa penerapan enam hari sekolah akan berdampak pada sektor pariwisata maupun pola libur pelajar. Ia menilai penyesuaian kurikulum dan manajemen hari belajar memungkinkan agar kegiatan akademik dan nonakademik tetap berjalan optimal.
Baca Juga: Mengembalikan Kebijakan Sekolah Enam Hari, Ini Alasan Pemprov Jateng Mewacanakannya
“Kalau nanti libur hanya satu hari kan juga bisa berkaitan dengan pariwisata sekolah. Tinggal tambahkan kurikulum pariwisata, itu menarik. Bahkan untuk kunjungan wisatawan dari Jawa Barat, Jawa Timur, maupun luar Jawa, saya optimistis tetap banyak. Daerah lain pun banyak yang enam hari sekolah dan masih baik-baik saja,” paparnya.
Terkait kekhawatiran durasi belajar yang lebih pendek dalam sistem enam hari, Respati menyebut Pemkot akan menunggu pedoman teknis dari Pemprov sebelum melakukan penyesuaian.
“Nanti tergantung pembagian jam pelajarannya seperti apa. Tugas kami di pemerintah daerah adalah mengakomodasi kebijakan tersebut, termasuk menyiapkan Satgas untuk memastikan pelaksanaan berjalan baik,” ujarnya. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno