SOLOBALAPAN.COM – Menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026, wajah perayaan di Indonesia dipastikan akan tampak berbeda.
Sejumlah pemerintah daerah resmi mengambil langkah drastis dengan meniadakan pesta kembang api dan hiburan mewah sebagai bentuk solidaritas atas rentetan bencana dahsyat yang melanda Pulau Sumatra dan wilayah lainnya di penghujung tahun ini.
Berikut adalah potret kebijakan di berbagai daerah yang beralih dari euforia menuju empati:
1. Jakarta No Kembang Api di Bundaran HI
Baca Juga: Liga 3 Memanas! Lima Tim Masih Kebal Kekalahan hingga Pekan ke-6
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyampaikan bahwa pesta kembang api di Bundaran HI dan sejumlah titik keramaian tidak akan digelar pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, Jakarta saat ini masih berada dalam suasana duka nasional akibat tragedi bencana alam di berbagai daerah di Pulau Sumatra.
Karena itu, pemerintah provinsi menilai tidak tepat menggelar perayaan besar di tengah keprihatinan bersama
2. Pemkot Medan Pilih Fokus Penanganan Bencana
Sementara itu, Pemerintah Kota Medan memutuskan membatalkan seluruh rangkaian kegiatan malam Tahun Baru 2026.
Pemkot ingin memusatkan perhatian dan sumber daya pada penanganan bencana yang terjadi di wilayahnya dan daerah sekitar.
Keputusan ini sekaligus menjadi wujud kepedulian terhadap para korban serta upaya memastikan penanganan darurat berjalan optimal tanpa terganggu kegiatan seremonial.
3. Surabaya Ganti Pesta Kembang Api dengan Aksi Doa Bersama
Di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemerintah kota tidak akan menggelar pesta kembang api saat malam Tahun Baru 2026.
Sebagai gantinya, kegiatan pergantian tahun akan diisi dengan pengajian dan doa bersama yang dipusatkan di Balai Kota Surabaya serta sejumlah titik lainnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk doa dan penguatan bagi masyarakat yang terdampak musibah, khususnya bencana alam di wilayah Sumatra.
Pemkot Surabaya berharap masyarakat dapat menyambut tahun baru dengan cara yang lebih sederhana dan bermakna.
4. Bangkalan Ajak Warga Sambut Tahun Baru dengan Sederhana
Senada dengan daerah lain, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengimbau masyarakat agar tidak menggelar perayaan Tahun Baru 2026 secara meriah.
Imbauan ini dikeluarkan karena banyak warga Indonesia yang tengah mengalami kesulitan akibat bencana alam, khususnya banjir bandang dan longsor di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya.
5. Soloraya: Sukoharjo & Karanganyar Tegas Menolak
Sementara itu, dua wilayah penyangga Kota Solo telah mengambil sikap tegas. Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Sukoharjo menyepakati untuk tidak menggelar pesta kembang api saat perayaan malam Tahun Baru.
Hal ini disampaikan Kapolres AKBP Anggaito Hadi Prabowo kepada awak media. Dia memastikan Forkopimda tidak akan memberikan izin pesta kembang api.
Lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar bersama DPRD sepakat untuk tidak merayakan Tahun Baru 2026 secara berlebihan.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk solidaritas atas berbagai bencana alam yang melanda Indonesia, termasuk banjir bandang di Sumatra.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menilai hiburan seperti konser musik tidak pantas dilakukan di tengah suasana duka nasional.
Dilema Kota Solo: Antara Hiburan dan Kritik Legislatif
Di saat daerah tetangga mulai menutup pintu bagi pesta pora, Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata justru telah menyiapkan rencana besar dalam even bertajuk Solo Car Free Night (CFN) dengan 10 titik panggung hiburan dilengkapi dengan pesta kembang api.
Rencana pesta kembang api di Balai Kota Solo ini pun menuai kritik tajam dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surakarta.
Ketua Fraksi, YF Sukasno, mengingatkan bahwa bangsa sedang tidak baik-baik saja.
"Kita harus melihat saudara kita di Sumatra. Di sana masih gelap tanpa penerangan dan infrastruktur hancur. Kami berharap Mas Wali tidak mengadakan pesta kembang api," ujar Sukasno kepada RadarSolo.com, Minggu (21/12/2025).
Alternatif PDI-P: "Ruwat Bangsa" dan Donasi Spontan
Fraksi PDIP mengusulkan agar CFN tetap berjalan untuk menggerakkan UMKM, namun dengan konsep yang diubah, yakni membatalkan pesta kembang api dan diganti dengan momen refleksi dan introspeksi.
Selain itu juga menyediakan momen donasi spontan, disini Wali Kota mengajak masyarakat yang tumpah ruah di jalanan untuk memberikan donasi sukarela bagi korban bencana.
Kemudian menggelar aksi doa bersama (Ruwat Bangsa). Ini sebagai langkah memperbanyak doa agar Indonesia dijauhkan dari marabahaya (Tinebihno saking Sengkolo).
Efisiensi Anggaran
Kritik ini juga didasari oleh realita finansial daerah, di mana Solo mengalami pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp218 Miliar. Legislatif menilai penghematan anggaran jauh lebih mendesak daripada euforia semalam.
Nasib Solo CFN 2026?
Hingga saat ini, rencana awal masih menyertakan penampilan Wayang Orang: Punakawan Kridha dan pesta kembang api di Balai Kota.
Publik kini menanti apakah Wali Kota Surakarta akan menanggapi masukan legislatif dengan mengubah format acara menjadi malam refleksi solidaritas, mengikuti jejak Jakarta dan Surabaya. (dam)
Editor : Damianus Bram