REDARSOLO.COM — Wacana Pemkot Solo menjadikan Jalan Yos Sudarso sebagai jalur satu arah mulai Simpang Empat Nonongan hingga Simpang Empat Kilat menuai kritik keras DPRD setempat. Dewan menilai, rencana itu berisiko menjadi kebijakan mahal yang menyisakan persoalan baru jika dipaksakan tanpa kajian lalu lintas, sosial, dan lingkungan yang benar-benar matang.
Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono menegaskan, perubahan pola lalu lintas di jantung kota tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan semangat penataan atau meniru keberhasilan Koridor Gatot Subroto (Gatsu).
“Harus ada kajian yang serius dan terbuka. Ini bukan proyek kecil. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Hasil kajiannya harus bisa dipertanggungjawabkan ke publik,” tegas Daryono, Selasa kemarin (13/1).
Ia mengakui, konsep menjadikan Yos Sudarso sebagai koridor ekonomi seperti Gatsu memang menarik. Di Gatsu, kebijakan satu arah terbukti menghidupkan UMKM, mendorong pariwisata, dan memunculkan pusat-pusat ekonomi baru.
“Kalau berhasil, Yos Sudarso juga bisa menggeliatkan ekonomi. Tapi jangan lupa, tidak semua kawasan punya karakter yang sama,” ujarnya.
Masalahnya, Yos Sudarso bukan sekadar koridor wisata. Jalan ini adalah urat nadi penghubung Solo dan Solo Baru, Sukoharjo. Jika dibuat satu arah, arus kendaraan berpotensi berputar jauh, memperpanjang waktu tempuh, dan memindahkan kemacetan ke titik-titik lain.
“Gatot Subroto sudah searah, Radjiman juga searah. Kalau Yos Sudarso ikut searah, jangan sampai warga justru dipaksa memutar lebih jauh untuk aktivitas harian,” kata politikus PKS tersebut.
Daryono juga menyoroti akar persoalan kemacetan di kawasan Nonongan yang selama ini bukan semata karena dua arah, melainkan akibat parkir di bahu jalan.
“Kalau sistemnya diubah tapi parkir liar tetap dibiarkan, ya percuma. Yang dibutuhkan justru kantong parkir atau gedung parkir, bukan sekadar mengubah arus,” tandasnya.
Ia mengingatkan agar pemkot belajar dari polemik di Koridor Gatsu, di mana sebagian pelaku usaha sempat mengeluhkan dampak kebijakan tersebut terhadap omzet mereka.
“Yos Sudarso dekat Kauman. Tipikal masyarakat dan pelaku usahanya berbeda. Jangan sampai niat menata justru memukul warga sekitar,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Solo Sonny mengungkapkan, rencana penataan Yos Sudarso sudah masuk dalam pembahasan RAPBD 2026 dengan pagu anggaran sekitar Rp 11 miliar. Namun hingga kini, konsep finalnya belum ditetapkan karena kajian teknis masih berjalan.
“Anggarannya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum bisa dipastikan karena kajian belum tuntas,” katanya.
Menurut Sonny, dinas perhubungan telah menawarkan beberapa skema, mulai dari tetap dua arah hingga sistem satu arah penuh. Secara teknis, proyek ini nantinya akan dikerjakan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).
Salah satu rencana awal adalah memperlebar trotoar menjadi tiga meter di tiap sisi dan menjadikan jalan satu arah. Namun, skema ini dinilai berisiko memicu kemacetan di arus masuk Solo dari Solobaru.
“Arus dari Solo ke Solobaru mungkin masih aman. Tapi justru arus masuk ke Solo yang rawan macet kalau ini dipaksakan,” ujarnya.
Sonny membeberkan tiga alternatif. Alternatif pertama, mempertahankan dua arah dengan trotoar tiga meter dan median diperkecil atau diganti marka. Alternatif kedua, trotoar dipersempit menjadi dua setengah meter dengan median barier permanen. Alternatif ketiga, sistem satu arah hanya diterapkan pada malam hari dengan konsep wisata.
“Kalau malam saja pun masih problematis, karena ini tetap jalan utama penghubung Solo dan Sukoharjo,” katanya.
Ia sendiri lebih condong pada opsi median barier permanen tanpa memperlebar trotoar secara berlebihan, karena trotoar lebar rawan dipakai PKL dan mengganggu bongkar muat toko.
Selain lalu lintas, Sonny juga menekankan aspek lingkungan. Apalagi Solo baru memiliki Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Kalau ada pohon ditebang, satu harus diganti lima belas. Di median Yos Sudarso ada berapa pohon? Ini harus dihitung. Jangan sampai proyek penataan justru merusak lingkungan,” katanya.
Dampak sosial juga tak kalah penting. Banyak pedagang sekaligus tinggal di ruko sepanjang Yos Sudarso.
“Kalau malam dijadikan kawasan wisata, mereka setuju tidak? Jam istirahat mereka terganggu atau tidak? Ini bukan sekadar proyek fisik, tapi menyangkut kehidupan warga,” ujarnya. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno