RADARSOLO.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menandatangani nota kesepahaman (MoU) ketahanan pangan sebagai langkah strategis memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Program ini ditargetkan mulai terealisasi optimal pada 2026, seiring rampungnya pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, penguatan ketahanan pangan menjadi agenda utama setelah prioritas pembangunan infrastruktur dasar diselesaikan pada periode awal pemerintahan.
“RPJMD sudah kita susun. Tahun 2025–2026 fokus kita adalah penyelesaian infrastruktur dasar. Jalan, sarana pendidikan, dan layanan dasar kita penuhi terlebih dahulu. Setelah itu, tahun 2026 kita masuk pada tugas besar, yaitu swasembada pangan,” ujar Luthfi, Rabu (14/1).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pertanian telah dipersiapkan sebagai fondasi utama program ketahanan pangan. Mulai dari pembenahan jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier, termasuk pembangunan embung dan berbagai sarana pendukung lainnya.
“Kalau infrastrukturnya siap, pangan akan jalan. Irigasi kita benahi, embung kita bangun, sarana pendukung kita lengkapi. Semua itu untuk mendukung target swasembada pangan di 2026,” tegasnya.
Luthfi menekankan, keberhasilan ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah provinsi semata. Diperlukan konektivitas dan kolaborasi lintas daerah serta lintas sektor agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Ketahanan pangan ini tidak bisa dikerjakan oleh seorang gubernur saja. Harus ada konektivitas dengan bupati dan wali kota. Mulai dari pengaturan lahan, produk unggulan, potensi wilayah, pendidikan pertanian, hingga pemasaran,” jelasnya.
Melalui MoU tersebut, Pemprov Jateng memperkuat koordinasi tidak hanya dengan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga melibatkan instansi vertikal seperti TNI dan Polri. Kodam dilibatkan dalam penguatan irigasi dan edukasi pertanian, sementara Polda turut mendukung pengembangan komoditas jagung yang telah terintegrasi di berbagai daerah.
“Jagung ini sudah kita reprogramkan terintegrasi di seluruh kabupaten/kota. Ada koordinasi, pengawasan, dan pengendalian di tingkat pemerintah daerah,” kata Luthfi.
Dia mencontohkan pengembangan pangan berbasis wilayah, seperti Grobogan yang memiliki potensi besar pada komoditas kedelai, jagung, dan padi. Wilayah-wilayah tersebut akan dijadikan sentra prioritas yang dikoneksikan dengan daerah lain agar produksi berjalan berkelanjutan dan merata.
“Kalau kita bicara padi, tidak perlu muluk-muluk. Dua kali panen serentak saja sudah memenuhi kajian nasional 10 juta ton. Apalagi kalau bisa tiga kali panen, tentu ini sangat kuat,” pungkasnya. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy