RADARSOLO.COM-Rencana Pemkot Solo mengoptimalkan aset mati suri di sejumlah pasar tradisional dengan menggandeng pihak ketiga, menuai sorotan dari DPRD Solo.
Kalangan legislator mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena mengikuti tren usaha tertentu.
Melainkan harus melalui kajian matang sesuai karakter masing-masing pasar.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Solo Honda Hendarto mengatakan, hingga kini belum pernah ada pembahasan resmi dengan legislatif terkait wacana pemanfaatan aset pasar tersebut.
Padahal, menurutnya, kebijakan itu menyangkut masa depan pasar tradisional dan ribuan pedagang kecil.
“Belum pernah ada pembicaraan soal wacana itu. Ini harus dikaji benar-benar, yang matang. Kira-kira bisa jalan atau tidak," ujar Honda, Sabtu (17/1/2025).
"Jangan mentang-mentang sekarang coffee shop lagi ngetren, terus asal membuat. Tidak serta-merta seperti itu,” imbuhnya.
Honda menekankan, setiap pasar memiliki karakter yang berbeda dan tidak bisa disamaratakan.
Ia mencontohkan Pasar Gede yang selama ini dianggap berhasil mengembangkan konsep ruang publik dan kuliner modern karena memiliki nilai historis dan letak strategis di pusat kota.
“Satu pasar dengan pasar yang lain karakteristiknya tidak bisa disamakan. Oke, ada pasar tradisional yang atasnya dibuat semacam kafe seperti Pasar Gede. Tapi Pasar Gede itu pasar heritage, berada di tengah kota. Tidak semua pasar bisa meniru konsep itu,” ujar proltisi PDIP ini.
Meski demikian, Honda tidak menutup mata terhadap upaya terobosan Pemkot Solo.
Ia mengapresiasi inovasi yang bertujuan menghidupkan pasar. Namun mengingatkan agar terobosan tersebut tidak berujung mubazir.
“Terobosan itu sangat bagus, saya apresiasi. Tapi jangan sampai terobosan tersebut justru mubazir. Untuk meningkatkan geliat pasar tradisional itu perlu kerja keras, tidak mudah,” katanya.
Menurut Honda, menghidupkan pasar tradisional bukan hanya soal meramaikan area fisik, tetapi juga menjaga ruh pasar agar tidak hilang.
Karena itu, diperlukan kajian mendalam yang menyentuh aspek perilaku masyarakat.
“Pasar tradisional itu harus benar-benar hidup, tidak hilang roh-nya. Ini berkaitan dengan perilaku masyarakat. Monggo inovasinya, tapi kita wajib nguri-nguri pasar tradisional,” pesannya.
Lebih jauh, Honda menilai Pemkot Solo seharusnya tidak hanya fokus pada upaya meramaikan pasar.
Tetapi juga mengedukasi masyarakat agar kembali mencintai pasar tradisional di tengah perubahan gaya hidup yang serba instan.
“Sekarang masyarakat maunya yang serba gampang, itu memengaruhi perilaku hidup,” jelasnya.
Ia bahkan mengusulkan langkah konkret berupa kebijakan internal pemerintahan.
Salah satunya dengan mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat daerah untuk berbelanja di pasar tradisional.
“Pemerintah bisa mengimbau, agar pegawai pemerintahan belanja di pasar tradisional. Anggota dewan juga jangan belanja di pasar modern. Bisa juga dibuatkan gerakan, Jumat belanja ke Pasar Tradisional,” tegas Honda.
Menurutnya, pasar tradisional memiliki nilai historis dan sosial yang tidak dimiliki pasar modern.
Interaksi langsung antara penjual dan pembeli, proses tawar-menawar, hingga kedekatan emosional menjadi kekuatan utama pasar rakyat.
“Di pasar tradisional kita bisa interaksi langsung, tawar-menawar, say hello. Itu tidak ada di pasar modern. Ada ikatan batin antara pembeli dan penjual,” ungkapnya.
Baca Juga: Kisah Tur Ferroviario Mozambik ke Indonesia Part #5: Kalahkan Persebaya 3-2 dalam Laga Dramatis
Honda bahkan berbagi pengalaman pribadinya. Ia mengaku rutin berbelanja ke pasar tradisional setiap akhir pekan.
“Setiap Sabtu saya pasti ke pasar tradisional. Lama-lama tercipta rasa kekeluargaan dengan pedagang. Itu yang saya anggap nilainya tidak bisa dihitung,” katanya.
Honda berharap gerakan mencintai pasar tradisional tidak berhenti di wacana, meski sudah pernah dilakukan sebelumnya.
“Mungkin gerakan itu sudah pernah ada, tapi jangan capek, jangan jenuh. Bisa dimulai dari ASN dan keluarganya, lalu masyarakat lewat PKK atau sosialisasi lainnya,” imbuhnya.
Selain soal konsep dan edukasi, Honda juga mengingatkan pentingnya pemeliharaan pasar agar tetap bersih dan nyaman.
Ia menyebut DPRD telah menyetujui alokasi anggaran perawatan untuk beberapa pasar tahun ini.
“Misalnya Pasar Singosaren, kita ACC sekitar Rp1 miliar lebih untuk penataan kabel yang sudah semrawut. Pasar Sidodadi juga sekitar Rp900 jutaan untuk perawatan. Tapi untuk revitalisasi total sejauh ini belum ada,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Solo, Mukkarohmah, menilai rencana optimalisasi aset pasar sebagai langkah progresif yang patut diapresiasi.
Menurutnya, upaya tersebut bisa menjadi solusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa membebani pedagang lewat kenaikan retribusi.
“Optimalisasi aset itu solusi cerdas, karena kita butuh cara meningkatkan PAD. Retribusi pasar selama ini sering minus dari laporan yang saya terima,” ujarnya politisi wanita asal PKB itu.
Namun, Mukkarohmah menegaskan bahwa pengembangan industri kreatif di pasar harus bersifat melengkapi, bukan menjadi kompetitor bagi pedagang lama.
“Jangan sampai unit usaha industri kreatif ini malah mematikan akses pedagang lama. Industri kreatif harus melengkapi pasar tradisional, bukan kompetitor baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti aspek transparansi dalam proses penyewaan aset pasar. Menurutnya, nilai sewa dan mekanisme kerja sama harus dibuka secara jelas agar tidak memunculkan monopoli.
Baca Juga: Viral Isu Rapel Gaji Pensiunan Cair 20 Januari 2026 Ramai, PT TASPEN Ungkap Fakta Sebenarnya
“Kalau disewakan atau dilelang ke pihak ketiga, harus transparan. Berapa nilai sewanya, semuanya di-share. Jangan sampai dimonopoli pihak tertentu,” katanya.
Mukkarohmah menambahkan, konsep pengembangan pasar harus saling menguntungkan.
Keramaian di lantai dua, menurutnya, harus berdampak langsung pada pedagang di lantai satu.
“Jangan sampai lantai dua ramai, tapi lantai satu yang pedagangnya sudah puluhan tahun tidak mendapatkan efek apa-apa. Itu tidak sinkron,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan skema kolaborasi konkret. Seperti kewajiban kafe membeli bahan baku dari pedagang pasar atau sistem voucher silang antara lantai atas dan bawah.
“Misalnya coffee shop beli bahan dari pedagang pasar, terjadi rantai ekonomi yang sehat. Atau belanja di atas dapat diskon belanja di bawah, atau sebaliknya. Tinggal Pemkot membuat regulasinya,” pungkasnya.
Mukkarohmah memastikan DPRD akan mengawal kebijakan tersebut. “Kami akan mendukung dan mengawasi. Disdag akan kami undang untuk komunikasi lebih lanjut agar semuanya benar-benar matang,” katanya. (atn)
Editor : Tri wahyu Cahyono