RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akurasi data, serta kemudahan layanan perpajakan kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas (DKT) Bapenda Surakarta yang dirangkai dengan peluncuran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2026, yang digelar di Hotel Mahalaya, Rabu (21/1).
Kegiatan DKT ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), aparatur kewilayahan, hingga unsur kecamatan. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian pajak daerah, sekaligus merumuskan langkah-langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta ke depan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surakarta Widyastuti Pratiwiningsih menjelaskan, DKT tahun ini tidak hanya berfokus pada evaluasi capaian, tetapi juga untuk meminta masukan program/kegiatan untuk pengelolaan pajak daerah tahun 2026.
“Dari berbagai peserta yang hadir di sini, kami berharap dapat memperoleh masukan yang konstruktif untuk membantu meningkatkan pencapaian pajak dan retribusi di Kota Solo,” ungkapnya.
Widyastuti mengungkapkan, capaian realisasi pajak tahun 2025 sebesar 94,08 persen atau sebesar 602 miliar rupiah. Capaian tersebut menjadi modal optimisme bagi Pemkot Surakarta untuk memasang target yang lebih tinggi pada 2026, yakni sebesar 688 miliar rupiah.
“Kami menyiapkan sejumlah strategi, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak. Kami berharap masing-masing wilayah dapat berkontribusi aktif agar target tersebut bisa tercapai,” jelasnya.
Dalam pemaparannya, dia juga menyampaikan bahwa penetapan SPPT PBB-P2 Kota Surakarta tahun ini mencapai 144.766 ketetapan. Dari jumlah tersebut, nilai ketetapannya mencapai 109 miliar rupiah yang berasal dari lima kecamatan di Kota Solo. Angka ini menunjukkan potensi besar yang perlu diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak serta pelayanan yang semakin mudah dan transparan.
Widyastuti turut mengimbau kepada seluruh wajib pajak agar senantiasa tertib dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berdampak langsung pada peningkatan PAD, yang pada akhirnya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik.
Sementara itu, salah satu peserta DKT, Sekretaris Camat Serengan Tuti Orbawati mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dia menilai DKT menjadi momentum penting bagi wilayah untuk menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi di lapangan.
“Kegiatan ini memang menjadi salah satu momen yang kami tunggu, karena kami bisa menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masing-masing wilayah. Setiap kecamatan memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan pajak daerah,” ujarnya.
Dia menambahkan, Kecamatan Serengan selama ini terus berupaya mendorong masyarakat agar tertib membayar pajak melalui peningkatan pelayanan dan sosialisasi yang masif, termasuk memanfaatkan berbagai grup komunikasi di tingkat kelurahan dan RW. Berbagai masukan dari warga juga ditampung untuk dicarikan solusi, sehingga masyarakat tidak merasa kesulitan dalam menunaikan kewajiban perpajakan.
“Kami optimistis, dengan sinergi dari para pemimpin muda yang adaptif, selalu ada jalan keluar untuk setiap persoalan yang dihadapi di masyarakat,” pungkasnya. (alf/nik)
Editor : Niko auglandy