RADARSOLO.COM – Persoalan pendanaan operasional Keraton Kasunanan Surakarta kembali menjadi sorotan. Meski dikenal sebagai ikon budaya nasional, kucuran dana hibah dari pemerintah daerah ternyata masih terpaut jauh dari kebutuhan nyata pelestarian singgasana Dinasti Mataram Islam tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono mengungkapkan bahwa besaran dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Solo berada di kisaran Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk menopang biaya operasional keraton dan disalurkan langsung melalui Raja (SISKS PB XIII).
"Nilainya sekitar Rp150-200 juta saja. Itu hanya untuk operasional, jadi memang tidak besar," jelas Budi, Selasa (27/1/2026).
Terkait mekanisme penyaluran ke depan, Pemkot Solo memilih langkah hati-hati. Sesuai arahan Wali Kota Respati Ardi, Sekda menegaskan akan melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan tata kelola hibah tidak memicu persoalan hukum di kemudian hari.
"Kami mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan arahan wali kota intinya, kami koordinasi dulu dengan BPK untuk mengkaji mekanismenya lebih dalam," tambahnya.
Di sisi lain, pihak Keraton Kasunanan Surakarta meluruskan persepsi publik yang menganggap keraton menerima bantuan hingga puluhan miliar rupiah. Juru Bicara SISKS PB XIV Purbaya, memaparkan bahwa akumulasi bantuan dari Pemkot olo dan Pemprov Jateng bahkan tidak menyentuh angka Rp2 miliar per tahun.
"Nilainya hanya Rp1 miliar sekian, tidak sampai puluhan miliar seperti yang dibayangkan khalayak. Padahal, kebutuhan kami dalam satu tahun itu mencapai lebih dari Rp20 miliar," tegas Purboyo.
Ia merinci bahwa bantuan dari Pemkot Solo yang nilainya di bawah Rp 300 juta tersebut mayoritas tersedot untuk kebutuhan belanja dan tunjangan abdi dalem. Ketimpangan antara hibah pemerintah dengan beban biaya perawatan fisik bangunan bersejarah serta kesejahteraan ratusan abdi dalem inilah yang menjadi tantangan besar keraton saat ini.
"Dana dari Pemkot itu lebih banyak untuk kebutuhan belanja dan abdi dalem, seperti gaji. Jadi, masih sangat jauh dari kebutuhan riil untuk menjaga kelestarian keraton secara menyeluruh," pungkasnya. (ves/bun)
Editor : Kabun Triyatno