RADARSOLO.COM - Memasuki tahun pertama pelaksanaan visi Asta Cita Surakarta, Pemkot Solo dinilai telah berhasil membangun stabilitas administratif. Namun, para pakar mengingatkan agar momentum ini segera bertransformasi dari sekadar narasi keberhasilan menjadi capaian yang terukur secara kuantitatif dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus mengapresiasi harmonisasi koordinasi antara eksekutif dan DPRD dalam setahun terakhir. Meski demikian, ia menekankan bahwa indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terletak pada dampak nyata kebijakan.
“Pemerintahan yang stabil adalah modal awal. Namun, ukuran keberhasilan bukan hanya soal program yang berjalan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mengubah taraf hidup masyarakat,” ujar Sunny, Senin (23/2).
Sunny menyoroti tantangan sektor ketenagakerjaan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surakarta. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2024 tercatat sebesar 4,61 persen, sedikit meningkat dari periode sebelumnya. Meskipun 61,18 persen tenaga kerja telah terserap di sektor formal, program seperti Rumah Siap Kerja dituntut bekerja lebih ekstra untuk menekan angka pengangguran secara signifikan.
Di sisi lain, UMKM Solo menunjukkan resiliensi dengan 66 persen pelakunya adalah perempuan. Meski digitalisasi—seperti penggunaan marketplace dan pembayaran nontunai—sudah masif, Sunny meminta pemerintah tidak cepat puas.
“Pertanyaannya, apakah digitalisasi ini benar-benar meningkatkan omzet? Apakah daya beli masyarakat ikut naik? Potensi ini harus diukur secara kuantitatif agar tidak berhenti sebagai narasi keberhasilan semata,” tegasnya.
Menyongsong tahun kedua, Sunny menyarankan agar Pemkot Solo mulai menerapkan dashboard kinerja publik yang transparan. Akuntabilitas pembangunan harus didasarkan pada tiga pilar utama. Memisahkan antara laporan kegiatan berapa kali pelatihan dilakukan dengan indikator dampak berapa orang yang langsung mendapat kerja pascapelatihan.
Menyajikan data pembanding dari waktu ke waktu agar publik bisa mengevaluasi tren pembangunan secara objektif. Melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dalam meninjau efektivitas layanan publik digital.
“Masyarakat Solo itu kritis. Keterbukaan data adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Tanpa angka yang transparan, evaluasi pembangunan akan sulit tajam dan kurang prediktif,” tambahnya.
Sunny berharap Asta Cita benar-benar menjadi kebijakan transformatif yang menjadikan Solo sebagai simbol semangat pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. "Pembangunan harus bisa diukur, dirasakan, dan dibuktikan," ujarnya. (ves)
Editor : Kabun Triyatno