RADARSOLO.COM – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani mendapat sorotan tajam dari parlemen. Fraksi PDIP DPRD Kota Solo menilai belum ada gebrakan signifikan, terutama dalam tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang dianggap mulai kehilangan marwah profesionalitas akibat tarik ulur kepentingan politik.
Sekretaris Fraksi PDIP Suharsono mengkritik keras pola mutasi pejabat yang kerap tertunda. Ia mensinyalir adanya praktik bargaining atau tawar-menawar jabatan yang mencederai prinsip the right man on the right place.
"Mutasi yang diundur-undur itu menimbulkan spekulasi adanya tawar-menawar politik. Dampaknya fatal, birokrasi menjadi tidak profesional karena orang bekerja di bidang yang tidak sesuai kompetensinya," tegas Suharsono, Senin (23/2).
Ia mencontohkan beberapa ketimpangan penempatan pejabat BKPSDM diisi oleh figur tanpa latar belakang manajemen SDM, sementara pejabat yang ahli dalam inovasi UMKM justru di tempatkan di sana.
Bagian hukum terjadi eksodus personel ahli yang sudah bersertifikasi sebagai perancang perundang-undangan ke unit kerja non-relevan. OPD teknis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta BPJB (Badan Pengadaan Barang/Jasa) dinilai dipimpin oleh figur yang tidak sesuai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya.
"Bagian hukum itu leading sector legislasi. Jika perancangnya menyusut dari lima menjadi dua orang, eksekutif akan mandul dalam menyusun perda. Target Prolegda terancam gagal," tambahnya.
Suharsono juga mengungkap temuan serius terkait adanya pejabat kewilayahan yang memiliki rekam jejak intoleransi namun tetap dipertahankan. "Ini berbahaya bagi kohesi sosial Solo. Sudah ada masukan dari ketua DPRD, tapi kenapa masih dipertahankan?" tanyanya.
Dari sisi infrastruktur, PDIP menilai drainase kota belum optimal karena genangan masih sering muncul saat hujan deras. Kualitas ruang terbuka hijau (RTH) pun dinilai masih gersang dan kurang pencahayaan pada malam hari.
Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono. Ia menyoroti program unggulan Rumah Siap Kerja yang hingga kini belum terasa dampaknya secara luas. Ia menilai program ini belum mendapat dukungan anggaran dan eksekusi yang konkret.
"Kami belum melihat Rumah Siap Kerja sebagai program prioritas. Jika tidak di-support secara konkret, dampaknya ke masyarakat akan tetap minim," ujar Daryono.
Meski mengapresiasi sektor pendidikan yang berjalan tanpa intervensi, Daryono memberikan catatan merah pada dua hal. Validasi data kemiskinan di mana masih banyak bantuan sosial yang salah sasaran (inklusif dan eksklusif error). Pemerintah diminta proaktif memutakhirkan data tanpa menunggu temuan dewan.
Polemik larangan pedagang takjil di jalan protokol dianggap sebagai kegagalan komunikasi publik. "Bahasa yang digunakan memicu reaksi publik yang kurang baik. Seharusnya lebih humanis dan kontekstual agar tidak menimbulkan gejolak," jelasnya.
Menutup evaluasinya, legislatif meminta Pemkot Solo fokus pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi BUMD tanpa menekan masyarakat secara represif. (atn)
Editor : Kabun Triyatno