RADASOLO.COM – Persoalan transparansi keuangan di internal Keraton Kasunanan Surakarta memasuki babak baru. Menanggapi desakan audit dana hibah tahun 2018–2025 yang disuarakan KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, pihak Paku Buwono (PB) XIV Purbaya menyatakan sikap kooperatif sekaligus melayangkan tantangan balik untuk melakukan audit total, termasuk periode di bawah pengelolaan Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Surakarta.
Juru bicara PB XIV Purbaya, KPA Singonagoro menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit. Namun, ia meminta agar proses pemeriksaan tidak tebang pilih dan harus mencakup anggaran tahun 2017 serta tahun-tahun sebelumnya demi keterbukaan informasi publik yang adil.
Baca Juga: Endus Modus Phishing, Kemenaker Minta Pendaftar Pelatihan Vokasi Nasional Cek Ulang Domain Skillhub
"Pada dasarnya kami sangat mendukung. Namun, jika ingin proses ini benar-benar transparan, audit harus dilakukan sekalian untuk semua periode, termasuk sebelum 2018. Jangan sampai audit ini hanya dijadikan alat untuk menyerang kredibilitas pihak tertentu," tegas Singonagoro dalam jumpa pers di Talang Paten Keraton, Rabu (25/2/2026).
Pihak PB XIV Purbaya memastikan bahwa selama masa kepemimpinan PB XIII, pengelolaan dana hibah dilakukan secara profesional. Singonagoro mengeklaim bahwa selama periode tersebut, BPK telah melakukan sampling audit sebanyak empat kali dan tidak menemukan adanya penyimpangan atau temuan material.
Baca Juga: Waspada Luapan Bengawan Solo, BPBD Tetapkan Status Siaga Banjir hingga Akhir Mei
Sebaliknya, pihak PB XIV Purbaya justru mempertanyakan aliran dana pemerintah yang melalui jalur di luar pengelolaan resmi mereka pada masa lalu. Singonagoro juga menepis framing negatif mengenai jumlah dana hibah yang diterima keraton.
"Jangan sampai muncul opini bahwa puluhan miliar rupiah masuk ke kami, padahal kenyataannya kami hanya menerima sekitar Rp1,6 miliar per tahun. Kami mengajak masyarakat ikut mengawasi, jika ada pihak lain yang menerima atas nama keraton, silakan laporkan kepada kami," imbuhnya.
Selain dana hibah operasional, KPA Singonagoro juga mendesak BPK RI untuk mengaudit proses revitalisasi aset bangunan keraton yang telah berjalan, seperti Pasar Cinderamata hingga Panggung Sanggabuwana. Pihaknya menginginkan standar revitalisasi yang transparan dan akuntabel, serupa dengan proyek Revitalisasi Alun-alun yang menggunakan dana hibah Uni Emirat Arab (UEA) di bawah supervisi kementerian terkait.
"Semua harus terbuka untuk diaudit, termasuk proyek-proyek fisik bangunan yang sudah dikerjakan sebelumnya," kata Singonagoro.
Baca Juga: Manipulasi Dokumen Ekspor, 90 Ton Kratom Ilegal Berkedok Kopi Dibongkar di Tanjung Emas Semarang
Sebagai informasi, desakan audit ini bermula saat KGPA Tedjowulan menyurati BPK RI untuk memeriksa dana hibah masa PB XIII (2018-2025). Langkah ini mendapat dukungan dari Lembaga Dewan Adat (LDA) yang sebelumnya mempersoalkan dugaan masuknya dana hibah ke rekening pribadi raja. LDA berpendapat bahwa dana hibah semestinya dikelola melalui rekening badan hukum keraton agar lebih akuntabel secara institusi.
Dengan tantangan audit menyeluruh yang dilayangkan pihak Sinuhun Purboyo ini, bola kini berada di tangan BPK RI untuk menentukan cakupan pemeriksaan guna mengakhiri polemik transparansi di lingkungan Keraton Surakarta. (ves)
Editor : Kabun Triyatno