RADARSOLO.COM – Gelombang aspirasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) kembali mengalir ke gedung parlemen. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) mendatangi pimpinan DPRD Kota Solo untuk menyampaikan kritik serta catatan kritis mengenai implementasi program pusat tersebut yang dinilai mulai memicu dampak sosial dan ekonomi di tingkat lokal, Rabu (11/3).
Audiensi yang dipimpin oleh inisiator ARB Usman Amirodin, diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Kota Solo, yakni Daryono, Ardianto Kuswinarno, dan Muh. Bilal. Dalam forum tersebut, para aktivis menyoroti pola penyaluran makanan yang saat ini dikelola melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Ketua Komunitas Wanita Pejuang Indonesia (KWPI) Wuri Handayani atau Wuri Baret menilai pola penyaluran MBG seharusnya dapat melibatkan masyarakat sekitar sekolah. “Kalau sekolah bekerja sama dengan ibu-ibu kantin, itu bisa memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar. Ini juga membuka peluang dukungan dari pihak swasta sebagai bentuk pengembangan potensi ekonomi lokal,” ujarnya.
Wuri juga menegaskan bahwa temuan mereka di lapangan bukanlah isapan jempol semata. “Ini bukan sekadar isu atau hoaks. Kami sudah turun langsung ke lapangan dan menemukan berbagai persoalan. Kalau memang belum siap, sebaiknya ada kelonggaran atau evaluasi sebelum diterapkan sepenuhnya,” tegasnya.
Persoalan anggaran dan kualitas makanan juga menjadi sorotan tajam. Aktivis Zainal Abidin membeberkan bahwa di sejumlah titik, paket yang dibagikan belum memenuhi ekspektasi gizi lengkap.
“Ada yang menyebut ini bukan makan bergizi gratis tetapi hanya snack gratis. Nilainya sekitar Rp5 ribu sampai Rp6 ribu. Harapannya tentu program ini benar-benar memberi manfaat maksimal bagi siswa,” ungkap Zainal.
Sementara itu, Nanang Nuryanto dari FAUIB Solo Raya mengusulkan pengkajian ulang secara menyeluruh. “Menurut saya sebaiknya program ini dikaji ulang. Jangan sampai justru membuka peluang korupsi atau menimbulkan kesenjangan dengan sektor pendidikan yang lain,” tambahnya.
Menanggapi berbagai desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Solo Daryono menegaskan bahwa pihaknya menyerap aspirasi tersebut secara resmi untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara. “Surat ini akan kami terima secara resmi di DPRD Kota Solo. Kami hanya menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena ini program dari pusat, kewenangan daerah hanya sebatas perizinan operasional seperti pendirian dapur,” jelas Daryono.
Ia pun mengapresiasi langkah ARB sebagai bentuk partisipasi positif. “Ini mewakili kegelisahan masyarakat dan lebih kepada usulan yang positif. Ke depan ini bisa menjadi budaya yang baik ketika masyarakat melihat ada hal yang perlu disampaikan kepada pemerintah melalui audiensi resmi,” imbuhnya.
Senada dengan Daryono, Ardianto Kuswinarno menambahkan bahwa DPRD akan memastikan surat terbuka dari ARB sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. “Tadi kami menerima beberapa aspirasi masyarakat yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bergerak. Pada intinya mereka ingin membantu Presiden Prabowo agar program MBG bisa berjalan lancar, namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan diselaraskan dengan kondisi di lapangan,” ujar Ardianto. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno