RADARSOLO.COM – Pemkot Solo mengambil langkah tegas merespons gelombang keluhan masyarakat terkait kualitas sajian program makan bergizi gratis (MBG) di Kota Bengawan.
Wali Kota Solo Respati Ardi menyatakan akan melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok bahan makanan guna memastikan kelayakan konsumsi bagi penerima manfaat.
Persoalan ini mencuat setelah sejumlah laporan warga menyebutkan bahwa kualitas dan nilai gizi menu MBG, terutama selama bulan Ramadan, dinilai kurang layak.
Bahkan, salah satu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di kawasan Mojosongo sempat viral akibat penyajian menu yang dianggap bermasalah.
"Kami prihatin dengan banyaknya laporan dan komplain. Kami sudah mengetahui kenapa menu menjadi seperti ini. Salah satunya suplai yang mungkin ada beberapa oknum yang bermain. Nanti akan kita sampaikan lebih lanjut," tegas Respati Ardi, Senin (16/3/2026).
Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemkot Solo telah menyiapkan beberapa poin instruksi melalui Satgas MBG. Konsolidasi dengan dinas perdagangan untuk melacak alur distribusi bahan baku dari penyedia hingga ke dapur SPPG untuk mendeteksi adanya permainan harga atau penurunan kualitas bahan oleh oknum.
Koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) karena operasional SPPG berada di bawah wewenang pusat (BGN). Namun, Pemkot Solo akan memberikan rekomendasi tegas jika ditemukan ketidaksesuaian prosedur di lapangan.
Audit integritas pelaksana, mengingatkan seluruh penyedia makanan agar tidak main-main dengan pemenuhan gizi masyarakat, mengingat program ini dibiayai oleh negara untuk kepentingan kesehatan publik.
Terkait isu penghentian operasional sejumlah SPPG yang bermasalah di beberapa daerah, Respati menjelaskan bahwa kewenangan eksekusi ada di tangan pemerintah pusat.
"Nanti kita cek ke BGN ya, karena kewenangan suspend ada di BGN, bukan kami. Namun, sebagai pemerintah daerah, kami akan terus memberikan masukan dan hasil monitoring rutin agar penyelenggaraan MBG berjalan lebih baik," imbuhnya.
Respati juga sempat mendatangi langsung SPPG Mojosongo untuk memberikan peringatan dan meminta evaluasi kinerja secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pihak SPPG, sebagai perwakilan BGN, harus bertanggung jawab penuh atas kualitas makanan yang dibagikan kepada masyarakat. (ves)
Editor : Kabun Triyatno