Wali Kota Solo Respati Ardi beri paparan padan Musrenbang RKPD Kota Surakarta tahun 2026, Sabtu (28/3/2026).RADARSOLO.COM-Optimalisasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tata kelola sampah dari hulu ke hilir menjadi sorotan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solo tahun 2026 yang digelar, Sabtu (28/3/2026).
Dalam forum strategis tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi secara tegas memaparkan empat program prioritas yang akan menjadi fokus utama pembangunan daerah di tahun 2026. Keempat pilar tersebut meliputi:
-
Optimalisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Mengawal ketat program strategis nasional agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada perekonomian warga.
-
Penguatan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP): Mendorong koperasi sebagai penguat rantai distribusi UMKM lokal tanpa mematikan usaha toko kelontong yang sudah ada.
-
Pengembangan Layanan Posyandu Plus: Meningkatkan fasilitas kesehatan berbasis komunitas dengan penambahan tenaga ahli, termasuk psikolog klinis.
-
Penanganan Tata Kelola Sampah: Menekan volume sampah harian yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo melalui pengelolaan sejak dari sumbernya.
Terkait program MBG, Respati menginstruksikan agar pengawasan diperketat melalui Satgas MBG yang akan direstrukturisasi dengan melibatkan unsur TNI, Polri, Kejaksaan, hingga perangkat wilayah. Ia juga menekankan pentingnya memberdayakan pasar lokal dalam rantai pasok bahan pangan MBG.
"Pengawasan harus diperkuat agar tidak ada penyimpangan, sekaligus memastikan kualitas gizi pelaksanaan MBG tetap terjaga. Rantai pasok juga harus mengutamakan pasar lokal demi menjaga perputaran ekonomi warga dan mencegah praktik monopoli pasokan oleh oknum tertentu," tegas Respati.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemkot Solo siap memfasilitasi operasional KKMP dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah daerah di tingkat kelurahan.
Sementara di bidang kesehatan, Respati membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengajukan kebutuhan sarana prasarana demi menyukseskan program Posyandu Plus.
Baca Juga: Tolak Keraton Kilen Dibuka untuk Wisata Umum, Pengamat Budaya: Nilai Sakralnya Bisa Luntur!
Integrasi Dapur MBG dan Pengolahan Sampah
Persoalan tata kelola sampah juga mendapat atensi khusus. Saat ini, produksi sampah harian di Kota Solo mencapai 300-400 ton yang didominasi sampah organik. Padahal, kapasitas pengolahan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 200 ton per hari.
Oleh karena itu, Wali Kota menginstruksikan agar pengelolaan sampah dari hulu diperkuat. Salah satu langkah inovatifnya adalah mewajibkan seluruh pengelola dapur umum MBG untuk mengolah limbah organik mereka sendiri sebelum dibuang ke TPA Putri Cempo. Aturan ini kini menjadi syarat wajib bagi pengajuan izin dapur MBG baru di Kota Solo.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, Herwin Tri Nugroho, membenarkan adanya kebijakan integrasi tersebut.
"Satgas MBG ini kan jalan terus, dan DLH menjadi bagian di dalamnya. Khusus soal penanganan sampah, hal ini disandingkan dengan dokumen persyaratan operasional. Jadi, selain harus ada IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk limbah cair, sisa produksi limbah organik dapur MBG juga wajib diolah. Kami ingin kapasitas tempat pengolahan sampah mereka sesuai dengan jumlah produksi harian yang dihasilkan," terang Herwin. (ves)
Editor : Tri Wahyu Cahyono