RADARSOLO.COM – Wacana efisiensi energi yang mendorong aparatur sipil negara (ASN) beralih ke moda transportasi ramah lingkungan mulai direspons Pemerintah Kota Surakarta. Namun, alih-alih tergesa-gesa, Pemkot memilih langkah realistis: mendukung, tetapi menerapkannya secara bertahap.
Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara serentak tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, terutama terkait mobilitas warga dan pelajar.
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM 1 April Beredar, Pertamina Beri Klarifikasi Resmi
“Prinsipnya kami mendukung. Tapi implementasinya tidak bisa langsung menyeluruh, harus bertahap dan terukur,” ujarnya, Selasa (31/3).
Sebagai pijakan awal, Pemkot Solo sebenarnya telah lebih dulu menjalankan skema work from anywhere (WFA) selama kurang lebih dua bulan terakhir. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam menekan mobilitas sekaligus menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Baca Juga: Harga BBM Dijamin Tak Naik per 1 April 2026, Pertalite hingga Pertamax Tetap di Harga Lama?
“Kebijakan WFA tetap berjalan sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat terkait efisiensi energi,” jelas Respati.
Selanjutnya, Pemkot Solo menyiapkan langkah konkret berupa penetapan satu hari khusus dalam sepekan sebagai program Bike to Work. Program ini tidak hanya menyasar ASN, tetapi juga melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
“Ini sebagai langkah awal. Kita mulai dari satu hari dulu, sambil melihat efektivitasnya,” imbuhnya.
Namun, Respati tidak menampik adanya tantangan besar, terutama pada sektor pendidikan. Mobilitas pelajar menjadi persoalan krusial, mengingat banyak siswa yang bersekolah di Solo namun tinggal di luar kota.
“Ini tidak sesederhana mengajak bersepeda. Banyak siswa berasal dari luar daerah, sehingga perlu solusi transportasi yang terintegrasi,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Solo menilai penguatan transportasi publik menjadi kunci utama sebelum kebijakan ini diperluas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah optimalisasi layanan Trans Jateng untuk mendukung mobilitas lintas wilayah.
“Kami dorong peningkatan layanan transportasi umum, termasuk koordinasi dengan Pemprov Jateng untuk optimalisasi Trans Jateng,” katanya.
Respati memastikan seluruh kebijakan efisiensi energi akan dikaji secara matang agar tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik. Termasuk sinkronisasi dengan wacana kebijakan work from home (WFH) dari pemerintah pusat.
“Semua akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan di lapangan. Tidak boleh mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Di tingkat provinsi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memang tengah menyiapkan berbagai skema efisiensi energi. Selain mendorong ASN bersepeda atau menggunakan transportasi umum, opsi WFH juga masih dalam tahap kajian.
“Kita masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat. Tapi skema sudah kita siapkan,” ujar Luthfi.
Dengan pendekatan bertahap dan berbasis kondisi riil, Pemkot Solo mencoba menempatkan diri di tengah: mendukung agenda efisiensi energi, tanpa mengabaikan kompleksitas mobilitas warganya. (ves)
Editor : Kabun Triyatno