RADARSOLO.COM – DPRD Kota Solo mulai memelototi persoalan laten dalam kinerja pemerintah kota. Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2025 memastikan akan membongkar masalah-masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun. Mulai dari pengelolaan sampah hingga retribusi yang tak pernah mencapai target.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto menegaskan, pola masalah yang terus muncul menjadi sinyal kuat adanya persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Baca Juga: Tolak Ciu Bekonang, Puluhan Anggota Ormas Islam Geruduk Gedung DPRD Sukjoharjo, Ini Tuntutan Mereka
“Kalau ini terus muncul dari tahun ke tahun, berarti ada problem serius. Ini yang akan kami dalami,” ujarnya.
Pansus akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap temuan dalam LKPJ 2025, lalu membandingkannya dengan rekomendasi tahun sebelumnya. Tujuannya jelas yaitu menguji apakah rekomendasi DPRD selama ini benar-benar dijalankan atau sekadar berulang di atas kertas.
Baca Juga: 4 Mobil Bekas Tahun Muda Dibawah Rp100 Juta: Mesin Bandel, Pajak Ringan dan Irit BBM
“Kami cocokkan dengan LKPJ 2024. Kalau masalah yang sama muncul lagi, berarti penyelesaiannya belum tuntas,” tegas Sugeng.
DPRD bahkan memberi sinyal akan memperkeras tekanan jika pola berulang ini terus terjadi. Rekomendasi ke depan dipastikan tidak lagi normatif, melainkan lebih tegas dan menuntut solusi konkret.
Salah satu sorotan utama adalah persoalan sampah yang dinilai tak kunjung selesai. Isu ini disebut lintas fraksi dan terus menjadi pekerjaan rumah klasik Pemkot Solo.
“Masalah sampah hampir semua fraksi menyorot. Ini masalah lama yang belum selesai,” katanya.
Tak kalah krusial, sektor retribusi juga disorot tajam. Dalam catatan DPRD, capaian retribusi daerah hampir tak pernah menyentuh target penuh dalam beberapa tahun terakhir.
“Retribusi ini tidak pernah 100 persen. Ini bukan hanya tahun ini, tapi sudah bertahun-tahun,” ungkapnya.
Menurut Sugeng, kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan sistemik—baik dari sisi regulasi, mekanisme pemungutan, hingga pengawasan di lapangan.
“Harus dicari akar masalahnya. Apakah sistemnya, regulasinya, atau pelaksanaannya. Tidak bisa dibiarkan terus berulang,” tegasnya.
Momentum pembahasan LKPJ tahun ini dinilai strategis karena berada di awal masa kepemimpinan wali kota yang baru. DPRD ingin memastikan evaluasi ini menjadi pijakan perbaikan, bukan sekadar rutinitas tahunan.
“Ini momen untuk membenahi dari awal. Harapannya ke depan lebih sistematis,” ujarnya.
Dengan waktu pembahasan yang terbatas sekitar 30 hari, pansus dituntut bekerja cepat. Sugeng bahkan membuka kemungkinan pembahasan dilakukan secara intensif hingga lembur.
“Kami akan maksimalkan waktu yang ada. Targetnya rekomendasi yang tajam dan bisa dijalankan,” katanya.
Di lain sisi, Wali Kota Solo Respati Achmad Ardianto mengakui sejumlah persoalan yang disorot DPRD memang belum tuntas, terutama pengelolaan sampah dan optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami akui masih ada pekerjaan rumah, seperti sampah dan retribusi,” ujarnya.
Respati menegaskan seluruh catatan DPRD akan dijadikan dasar evaluasi untuk pembenahan menyeluruh, mulai dari sistem hingga pengawasan di lapangan.
“Ke depan akan kami benahi, baik dari sisi sistem, pengawasan, maupun pelaksanaan,” tegasnya.
Ia juga memastikan penguatan koordinasi lintas OPD agar persoalan yang selama ini berulang bisa diselesaikan secara bertahap. “Kami perkuat koordinasi supaya masalah tidak terus berulang,” katanya.
Terkait pendapatan daerah, pemkot berjanji mendorong optimalisasi PAD melalui berbagai strategi, termasuk pembenahan sistem retribusi. “Kami dorong peningkatan PAD, termasuk perbaikan sistem agar target bisa tercapai,” ujarnya.
Respati pun menyambut pembahasan pansus sebagai langkah penting untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. “Harapannya, rekomendasi pansus nanti benar-benar aplikatif dan jadi solusi nyata,” ujarnya. (atn/bun)
Editor : Kabun Triyatno