RADARSOLO.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendorong Bank Jateng untuk menempatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai prioritas utama dalam strategi bisnisnya.
Langkah ini dinilai strategis untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan sekaligus melindungi pelaku usaha kecil dari jeratan pinjaman online (pinjol) maupun rentenir yang menawarkan bunga tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam seminar bertema penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Hotel Sunan Solo, Kota Solo, Jumat (17/4/2026).
Proteksi UMKM dari Jeratan Pinjol
Ahmad Luthfi menekankan bahwa Bank Jateng sebagai instrumen ekonomi daerah tidak boleh hanya sekadar menjalankan fungsi administratif perbankan.
BPD diharapkan mengambil peran lebih berani sebagai penopang ekonomi kerakyatan dengan memberikan skema pembiayaan yang murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat bawah.
Dengan akses permodalan yang sehat, pertumbuhan ekonomi di tingkat regional diyakini akan lebih stabil dan berkelanjutan.
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegas Luthfi saat memberikan arahan di hadapan para pengelola bank daerah.
Menurutnya, pembangunan wilayah tidak bisa lagi bertumpu sepenuhnya pada kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas.
Mengingat adanya keterbatasan APBD dan transfer pusat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya memberikan gambaran mengenai pentingnya sinergi lintas sektor.
Kenaikan Alokasi Pinjaman Daerah
Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, merespons arahan tersebut dengan memaparkan rencana peningkatan alokasi pembiayaan untuk tahun 2026.
Bank Jateng berkomitmen untuk bertransformasi menjadi mitra strategis yang tidak hanya menyalurkan plafon kredit, tetapi juga aktif melakukan pengawasan pelaksanaan pembiayaan agar proyek pembangunan di daerah berjalan tepat waktu.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” jelas Bambang Widiyatmoko dalam sambutannya.
Baca Juga: Jadi Satu-satunya di Indonesia, Gubernur Ahmad Luthfi Resmikan Asrama Atlet NPCI Jawa Tengah
Langkah peningkatan alokasi hingga Rp1 triliun ini diambil sebagai momentum bagi BPD untuk membuktikan perannya saat terjadi penurunan transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.
Bank Jateng memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas likuiditas sekaligus penggerak utama investasi di Jawa Tengah melalui kepastian pembiayaan.
BPD Harus Naik Kelas
Visi serupa juga didukung oleh Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo.
Ia menegaskan bahwa sudah saatnya BPD di seluruh Indonesia melakukan lompatan besar dalam mengelola dana publik. BPD dituntut untuk proaktif menjadi pengelola aliran dana daerah yang aktif guna memicu pertumbuhan ekonomi regional yang lebih masif.
“BPD harus naik kelas, tidak lagi diposisikan semata sebagai tempat parkir dana pemerintah daerah, tetapi mestinya naik kelas menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, penjaga stabilitas likuiditas daerah, sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional,” tegas Agus H. Widodo.
Melalui penguatan KUR dan peningkatan plafon pinjaman daerah, Bank Jateng diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di Jawa Tengah, sekaligus motor penggerak bagi penyelesaian proyek-proyek infrastruktur strategis di kabupaten dan kota. (*)
Editor : Tri Wahyu Cahyono