RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus mematangkan skema pembiayaan dan pembangunan gerai dalam program strategis nasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Hingga saat ini, Pemkot Solo mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama terkait sinkronisasi anggaran pusat dan ketersediaan lahan di tingkat kelurahan.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, menegaskan dukungannya terhadap program ini, namun ia menggarisbawahi perbedaan mendasar mekanisme pembiayaan di wilayah perkotaan dibandingkan dengan pedesaan.
Baca Juga: Kumpulkan Rp4,9 Miliar Tanpa Dana Desa, KDMP Metuk Boyolali Jadi Percontohan Koperasi Nasional
"Kami terus memantau perkembangan KKMP. Untuk wilayah kota, mekanismenya berbeda dengan desa karena kami menggunakan APBD, bukan Dana Desa," ujar Respati di Balaikota Solo, Kamis (23/4).
Berbeda dengan desa yang memiliki persentase dana khusus, pembiayaan KKMP di Solo bersumber dari APBD yang didukung oleh transfer pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Murtono, menambahkan bahwa biaya pembangunan satu unit gerai yang mencapai Rp3 miliar—mencakup fisik bangunan, kendaraan operasional, hingga perlengkapan—nantinya akan diganti melalui skema pemotongan dana transfer pusat secara berkala.
"Ketentuannya menggunakan APBD, nanti akan ada mekanisme penggantian melalui pemotongan DAU atau DBH selama 76 bulan," jelas Budi Murtono secara terpisah.
Meskipun saat ini sudah berdiri 54 unit KKMP yang aktif menjalankan usaha di Solo, pembangunan gerai fisik baru terealisasi di satu titik. Respati menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru melakukan pembangunan masif mengingat keterbatasan lahan yang ada di Solo.
"Kami tidak terburu-buru. Kondisi lahan di Solo sangat terbatas, jadi pembangunan gerai disesuaikan secara bertahap. Skema pengelolaan dan pengembalian asetnya juga masih dibahas mendalam bersama BPKAD," papar Wali Kota.
Respati memproyeksikan gerai KKMP di Solo menjadi titik distribusi barang-barang subsidi bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Ia menjamin kehadiran koperasi ini tidak akan bersaing secara tidak sehat dengan pedagang lokal.
"KKMP ini tidak akan mematikan usaha masyarakat seperti toko kelontong atau warung kecil. Justru kehadirannya diproyeksikan bisa meningkatkan ekosistem usaha masyarakat melalui fungsi distribusi yang lebih tertata," tegas Respati.
Dengan pendekatan tersebut, Pemkot Solo berharap KKMP mampu beroperasi secara efektif sebagai penghubung antara pemerintah dan warga melalui dukungan pembiayaan yang tepat dan fungsional. (ves)
Editor : Tri Wahyu Cahyono