Suasana tenang aktivitas warga yang mendadak berubah drastis saat sekelompok massa mulai merapat. Membawa atribut spanduk dan poster, mereka menuntut aspirasi dengan tensi yang terus meningkat.
Tahapan pengamanan dilakukan secara berjenjang. Tim negosiator diterjunkan untuk melakukan pendekatan persuasif. Situasi memanas saat massa mencoba menerobos barikade. Polresta Solo merespons dengan menurunkan pasukan pengendalian massa (dalmas) lengkap dengan tameng.
Puncaknya saat kendaraan taktis dikerahkan untuk membubarkan massa yang mulai bertindak anarkis. Tim medis juga memperagakan proses evakuasi korban luka dengan cepat di tengah kekacauan.
Namun, ketegangan tersebut bukanlah kerusuhan nyata, melainkan skenario matang dalam simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) yang digelar Polresta Solo. Simulasi ini dirancang sedemikian rupa untuk menggambarkan dinamika eskalasi massa menjelang peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day).
Baca Juga: Diduga Terpengaruh 'Pil Sapi', Pria di Solo Lecehkan Perempuan di Taman Wisata Dihakimi Massa
Kapolresta Solo Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menegaskan, simulasi ini merupakan agenda rutin untuk memastikan seluruh personel dan sarana prasarana dalam kondisi "siap tempur" menghadapi dinamika lapangan.
"Pagi hari ini kita melaksanakan simulasi penanganan unjuk rasa dalam rangka pemeliharaan kemampuan anggota. Tidak ada tendensi lain, ini bagian dari latihan agar kesiapan personel dan peralatan selalu terjaga," ujar kapolresta.
Meski hingga saat ini belum ada pemberitahuan resmi mengenai aksi massa pada 1 Mei mendatang, Catur memastikan bahwa kepolisian tidak ingin kecolongan dan tetap melakukan langkah antisipasi dini.
Di sisi lain, Wali Kota Solo Respati Ardi yang hadir memantau jalannya simulasi, mengapresiasi kesiapsiagaan aparat. Namun, ia menekankan bahwa senjata utama Pemerintah Kota dalam menghadapi aspirasi bukanlah gas air mata, melainkan dialog.
"Alhamdulillah, kita terus menggunakan pendekatan dialog. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka," kata Respati.
Ia menjamin hak para buruh untuk menyuarakan pendapat, namun dengan catatan tetap menjaga roda ekonomi kota. Respati menegaskan bahwa kenyamanan pedagang dan pelaku usaha harus tetap terlindungi di tengah aksi penyampaian pendapat.
"Jika ada hak pekerja yang belum terpenuhi, pemerintah siap memfasilitasi dan mendampingi penyelesaiannya sesuai aturan," tuturnya. (atn/bun)
Editor : Tri Wahyu Cahyono