RADARSOLO.COM - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solo mengambil langkah proaktif dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang yang dipicu oleh penguatan fenomena El Nino tahun ini.
Fokus utama saat ini tertuju pada pemetaan wilayah rawan krisis air bersih guna memastikan penanganan dampak kekeringan dapat dilakukan secara presisi dan cepat.
Baca Juga: Siapa Praka Rico Pramudia? Sosok Prajurit TNI Gugur di Lebanon Usai Perawatan Intensif
Langkah mitigasi ini menjadi krusial mengingat potensi penurunan curah hujan yang signifikan dapat mengganggu stabilitas suplai air tanah bagi ribuan warga di Kota Bengawan.
Prioritas Wilayah Solo Bagian Utara
Kepala Pelaksana BPBD Solo Ari Dwi Daryatmo mengungkapkan, berdasarkan data historis, wilayah Solo bagian utara menjadi perhatian paling serius dalam skema pemetaan kali ini.
Karakteristik geografis serta ketergantungan masyarakat yang masih tinggi terhadap sumur dangkal menjadikan kawasan ini lebih rentan terhadap fluktuasi debit air tanah saat musim panas tiba.
“Langkah awal yang kami lakukan adalah memetakan daerah rawan kekeringan. Ini penting agar penanganan bisa lebih cepat dan tepat sasaran ketika dampak kemarau mulai dirasakan masyarakat,” ujar Ari.
Ia merinci bahwa kawasan seperti Mojosongo, Kadipiro, dan Joglo menjadi titik pantau utama karena debit sumur warga di sana cenderung cepat menyusut hingga mengering saat kemarau panjang.
“Di wilayah tersebut, saat kemarau panjang, debit sumur warga cenderung cepat menurun. Bahkan ada yang sampai kering. Ini yang kami antisipasi sejak sekarang,” jelasnya.
Strategi Distribusi dan Mitigasi Ganda
Meskipun sebagian besar wilayah Solo sudah terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM, BPBD tetap menyiagakan skenario darurat berupa pengiriman atau dropping air bersih menggunakan armada tangki.
Baca Juga: Wajah Baru Rutan Solo: Tembok Sepanjang 80 Meter Disulap Jadi Karya Grafiti Anti-Vandalisme
Operasi ini akan melibatkan kolaborasi lintas instansi, termasuk bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Solo.
Menurut Ari, pemetaan ini berfungsi agar distribusi air tidak lagi bersifat reaktif saat kondisi sudah kritis, melainkan bisa merespons lebih dini.
“Pemetaan ini sebagai langkah mitigasi. Walaupun jaringan PDAM cukup luas, kami tetap siaga jika ada wilayah yang mengalami gangguan suplai atau masyarakat yang masih mengandalkan air tanah,” kata Ari.
Lebih lanjut, ia juga mengaitkan ancaman kemarau dengan risiko kebakaran lahan, terutama di area terbuka dan bantaran sungai yang mengering.
“Dengan pemetaan yang sudah kami lakukan, distribusi air nantinya bisa lebih terarah. Tidak lagi menunggu kondisi darurat, tapi bisa lebih cepat merespons,” imbuh Ari.
Baca Juga: Cara Cek Bansos April 2026 Pakai NIK KTP di Situs Kemensos, Data Penerima Mulai Diperbarui!
Peran Serta Masyarakat dan Destana
Dalam proses pemantauan di lapangan, BPBD mengoptimalkan peran Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Laporan rutin dari warga menjadi instrumen penting untuk memperbarui data kerawanan secara berkala.
Ari menekankan bahwa kesiapsiagaan pemerintah harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan sumber daya air secara lebih efisien.
“Kemarau identik dengan dua ancaman, kekeringan dan kebakaran. Keduanya harus diantisipasi bersama,” tegas Ari.
Ia kembali mengingatkan warga untuk mulai melakukan penghematan air sebagai langkah pencegahan mandiri sebelum kemarau mencapai puncaknya.
“Pemetaan sudah kami lakukan, kesiapan juga sudah disiapkan. Tinggal bagaimana masyarakat ikut berperan aktif, salah satunya dengan menghemat penggunaan air,” pungkasnya. (atn)
Editor : Tri Wahyu Cahyono