RADARSOLO.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Surakarta mulai memetakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi di wilayahnya jauh sebelum kontestasi tahun 2029 dimulai.
Ketua Bawaslu Surakarta Budi Wahyono menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu di masa depan sangat bergantung pada penguatan literasi politik masyarakat di masa non-tahapan serta kesiapan dukungan anggaran yang matang.
Dua instrumen utama yang menjadi usulan prioritas adalah program Sekolah Demokrasi dan pembentukan dana cadangan untuk menjamin kelancaran pengawasan.
Sekolah Demokrasi dan Literasi Berkelanjutan
Bawaslu Solo memandang masa tenang pasca-pemilu sebagai waktu yang paling ideal untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi tanpa sekat kepentingan elektoral.
Melalui program Sekolah Demokrasi yang menyasar konstituen partai politik, diharapkan masyarakat tidak hanya hadir sebagai pemilih pasif, tetapi menjadi pengawas partisipatif yang memahami etika politik.
Budi Wahyono menilai selama ini pendidikan politik sering kali bersifat momentum dan hanya masif saat mendekati hari pemungutan suara, sehingga efektivitasnya kurang maksimal dalam membentuk karakter pemilih yang cerdas.
“Melalui Sekolah Demokrasi, kami ingin membangun pemahaman yang utuh kepada masyarakat, khususnya konstituen partai politik, terkait nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta kesadaran dalam menjaga proses pemilu yang jujur dan adil,” ujar Budi Wahyono.
Ia menegaskan bahwa pendidikan demokrasi harus menjadi proses yang tidak terputus.
“Kalau pendidikan politik hanya dilakukan saat menjelang pemilu, maka hasilnya tidak akan maksimal. Justru di masa non-tahapan inilah ruang yang paling ideal untuk memperkuat literasi demokrasi masyarakat tanpa adanya kepentingan elektoral yang terlalu kuat,” jelasnya.
Peran Strategis Partai Politik
Baca Juga: Bayi Ditemukan di Kali Anyar Kota Solo Diduga Dibuang di Lokasi Lain, Polisi Masih Selidiki Pelaku
Lebih lanjut, Bawaslu mendorong partai politik di Kota Solo untuk lebih mengoptimalkan fungsi edukasi mereka kepada konstituen.
Partai politik diharapkan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas partisipasi publik, sehingga proses kontestasi di masa depan tidak lagi diwarnai oleh praktik-praktik yang mencederai integritas pemilu.
“Kami berharap partai politik bisa mengambil peran lebih besar sebagai penggerak pendidikan politik. Dengan begitu, kualitas partisipasi masyarakat juga akan meningkat, tidak hanya secara kuantitas tetapi juga secara kualitas,” tegas Budi.
Menurutnya, sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik dalam hal edukasi akan menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat dan bermartabat bagi Kota Solo.
Urgensi Dana Cadangan Pilkada 2029
Selain aspek penguatan sumber daya manusia, Bawaslu Solo juga mulai menyuarakan pentingnya perencanaan finansial jangka panjang melalui usulan dana cadangan.
Baca Juga: Pebasket Solo Tampil di Asia! Sayang, Timnas 3x3 Gagal Berbicara Lebih di Asian Beach Games
Hal ini didasari oleh seringnya terjadi dinamika regulasi dan teknis lapangan yang membutuhkan respons cepat namun terhambat prosedur administrasi anggaran.
Keberadaan dana cadangan dinilai akan memberikan jaminan keamanan bagi setiap tahapan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu di masa depan.
“Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya dana cadangan sebagai langkah antisipatif. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi bagian dari komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan dan integritas demokrasi,” kata Budi.
Ia meyakini dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dan DPRD Surakarta sangat krusial dalam merealisasikan hal ini.
“Dengan perencanaan anggaran yang matang, kita bisa meminimalisir potensi hambatan di lapangan. Ini penting agar seluruh tahapan pemilu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi,” imbuhnya.
Baca Juga: Tanpa Konser Hiburan, Peringatan Hari Jadi ke-285 Kabupaten Wonogiri Digelar Khidmat dan Sederhana
Menutup keterangannya, Budi menyampaikan bahwa seluruh rencana ini membutuhkan sinergi lintas sektor yang solid guna memastikan program pendidikan politik berjalan berkelanjutan.
“Kami melihat adanya goodwill dari pemerintah dan DPRD untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi. Dukungan kebijakan, termasuk dalam hal penganggaran, menjadi kunci agar seluruh program ini bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (atn)
Editor : Tri Wahyu Cahyono