RADARSOLO.COM – Wacana pembebasan biaya pendidikan di sekolah swasta kembali mengemuka di Kota Solo. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Solo Honda Hendarto mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengkaji kebijakan serupa yang telah sukses diterapkan di DKI Jakarta.
Menurut Honda, kebijakan pendidikan gratis di sektor swasta merupakan langkah konkret yang layak diadaptasi untuk meringankan beban masyarakat.
“Saya membaca kebijakan di DKI Jakarta. Dari situ muncul keinginan, mengapa Kota Solo tidak meniru hal baik tersebut? Yakni membebaskan biaya pendidikan di sekolah swasta,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Baca Juga: DPRD Solo Bongkar Dugaan Akal-akalan Pajak Minuman Beralkohol, Begini Respons Pemilik Outlet
Honda mengakui kapasitas fiskal Solo memang tidak sebesar Jakarta. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang. Ia mengusulkan agar implementasi dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau memang belum mampu mencakup semuanya, bisa dimulai dari jenjang tertentu, misalnya SD atau TK dulu. Intinya dicoba dengan skema bertahap,” katanya.
Baca Juga: Satpol PP Solo Respons Outlet Miras Tak Berizin, Siap Tindak Tegas Usaha Tanpa NIB dan Cukai
Ia meyakini, jika melihat kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Solo saat ini, program tersebut sangat mungkin direalisasikan asalkan menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kalau melihat PAD Solo, saya yakin sangat mampu. Ini soal prioritas. Jika pendidikan dianggap penting, pasti bisa diwujudkan,” tegas Honda.
Honda menekankan bahwa pendidikan adalah urusan wajib pemerintah sesuai amanat konstitusi. Ia membandingkan keberhasilan Pemkot Solo dalam menjamin layanan kesehatan yang mencapai puluhan miliar rupiah.
“Kesehatan sudah kita cover dengan baik dengan anggaran hampir Rp60 miliar. Sekarang saatnya pendidikan mendapat perhatian yang sama. Masa pendidikan tidak bisa? Saya kira sangat bisa,” imbuhnya.
Mengenai teknis pelaksanaan, Honda menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan untuk merumuskan skema terbaik, baik melalui subsidi langsung kepada siswa maupun mekanisme pembayaran ke pihak sekolah. Namun, ia memberikan catatan penting mengenai akurasi data.
“Kriterianya harus jelas, datanya harus clean and clear. Jangan sampai salah sasaran. Fokusnya adalah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” tegas Honda.
Ia optimistis, jika program ini dijalankan secara konsisten, Solo dapat mewujudkan pendidikan gratis minimal untuk jenjang wajib belajar sembilan tahun. Hal ini dinilai sebagai fondasi dasar pembangunan manusia yang tidak bisa ditawar.
“Pendidikan dan kesehatan itu di atas segalanya karena merupakan urusan wajib. Eksekutif dan legislatif harus memiliki kesamaan pandangan mengenai hal ini,” pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno