RADARSOLO.COM - Dinamika internal di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat diharapkan tidak menjadi penghambat kelancaran revitalisasi fisik yang dilakukan pemerintah pusat.
Putra dalem Pakubuwono (PB) XII, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Puger memberikan seruan tegas agar seluruh kerabat dan keluarga besar keraton mengesampingkan polemik suksesi kepemimpinan.
Fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada upaya penyelamatan fisik bangunan dan warisan budaya yang menjadi tanggung jawab kolektif sebagai peninggalan leluhur.
Gusti Puger memandang bahwa perhatian besar pemerintah pusat terhadap Keraton Solo merupakan momentum langka yang harus disambut dengan kekompakan internal.
Baginya, pertikaian mengenai takhta atau posisi kekuasaan hanya akan memperuncing konflik dan memperlemah posisi keraton di mata publik maupun pemerintah.
Ia mendorong agar isu pergantian kepemimpinan disimpan terlebih dahulu demi kelancaran pembangunan infrastruktur keraton yang sudah lama mendambakan perbaikan menyeluruh.
“Saya setuju revitalisasi. Dari awal saya mendukung. Tapi caranya harus dirembukkan bersama supaya semua merasa dilibatkan. Suksesi singkirkan dulu, mari sama-sama membangun peninggalan leluhur,” ujar Gusti Puger saat memberikan keterangan pada Minggu (11/5/2026).
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah untuk membantu pendanaan dan teknis renovasi tidak boleh disia-siakan hanya karena adanya gesekan komunikasi di dalam lingkungan keluarga besar.
Perbaikan Sistem Komunikasi Internal
Salah satu poin krusial yang disoroti Gusti Puger adalah lemahnya manajemen undangan dan penyampaian informasi di lingkungan internal keraton.
Baca Juga: Distankan Sukoharjo Gandeng Persatuan Dokter Hewan Indonesia Awasi Ketat Penyembelihan Hewan Kurban
Hal inilah yang dinilai sering memicu kesalahpahaman atau ketidakhadiran sejumlah sentono dalem dalam pertemuan penting.
Ia mengusulkan agar keraton mulai menata mekanisme administrasi, baik secara fisik maupun digital, agar setiap kerabat memiliki dokumentasi dan informasi yang setara mengenai setiap tahapan revitalisasi.
Pola pelibatan pihak internal juga dinilai perlu diperbaiki agar tidak ada pihak yang merasa ditinggalkan.
“Keraton ini punya bebadan dan birokrasi. Kalau pemerintah masuk tanpa dirangkul dengan sistem yang ada, nanti akan muncul kebingungan dan kesalahpahaman,” katanya.
Baca Juga: Wali Kota Solo: "Laporkan jika SPPG Bermasalah, Kami Beri Sanksi Langsung Demi Kualitas MBG"
Gusti Puger menyarankan agar birokrasi keraton yang sudah ada, seperti pengelola museum, pusaka, hingga pariwisata, dioptimalkan sebagai mitra kerja pemerintah agar proses pengerjaan di lapangan tetap selaras dengan paugeran atau adat istiadat yang berlaku.
Usulan Pembentukan Panitia Khusus
Sebagai solusi konkret, Gusti Puger mengusulkan pembentukan sebuah panitia khusus revitalisasi yang memiliki struktur formal dan transparan.
Panitia ini idealnya menjadi jembatan yang mempertemukan unsur pemerintah, BUMN, perbankan, hingga seluruh elemen di keraton mulai dari sentono dalem sampai abdi dalem.
Dengan adanya wadah resmi ini, setiap bidang dapat bekerja sesuai porsinya dan meminimalkan potensi konflik kepentingan personal yang seringkali muncul di permukaan.
Revitalisasi Keraton Solo harus dipandang dalam bingkai yang lebih luas, yakni sebagai upaya penyelamatan aset sejarah bangsa.
Gusti Puger mengingatkan bahwa jika pertikaian terus dipelihara, maka pihak luar akan enggan memberikan bantuan lebih lanjut.
Baca Juga: Prioritas Afirmasi bagi Anak Yatim, DPRD Solo Pastikan Keadilan Akses Pendidikan di SPMB 2026
“Pemerintah sudah hadir membantu. Jangan malah diajak terus bertengkar. Ini demi keraton dan peninggalan leluhur,” tegasnya.
Melalui sikap kooperatif dan keterbukaan komunikasi, ia optimis Keraton Solo akan kembali bersinar tanpa harus terbelenggu oleh masalah kepemimpinan yang belum berkesudahan. (atn)
Editor : Tri Wahyu Cahyono