RADARSOLO.COM — Di tengah derasnya arus media digital, pemerintah mulai melirik homeless media (media tanpa platform induk) dan akun meme sebagai jembatan komunikasi dengan generasi muda. Namun, di balik strategi yang dianggap inovatif tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai batas independensi media, legitimasi influencer, hingga efektivitas komunikasi publik di era serba viral.
Pakar komunikasi politik Universitas Airlangga Suko Widodo memberikan catatan kritis. Menurutnya, negara tidak boleh terjebak hanya pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik bukan sekadar adu banyak likes atau shares, melainkan keberhasilan dalam memisahkan kepentingan citra dengan kinerja yang nyata.
Baca Juga: Daftar Homeless Media yang Disebut Bakom RI dalam Konferensi Pers, Ini Penjelasan Lengkapnya
“Rasanya pemerintah terlihat panik dalam mengelola komplikasi media ini. Bukan soal bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalannya; apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis sudah bisa menjamin akuntabilitasnya?” ujar dosen Unair.
Suko memahami bahwa pemerintah membutuhkan akomodasi media baru untuk menjangkau audiens muda. Namun, ia menekankan bahwa fungsi utama media adalah menyebarluaskan berita dengan jujur, bukan sekadar memoles realitas.
Ia menilai, terlalu mengandalkan influencer yang hanya membahas "kulit luar" suatu isu sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu indah di dunia digital sering kali berbanding terbalik dengan realitas pahit yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
“Influencer belum masuk dalam satu regulasi yang jelas, sementara pemerintah di sisi lain mengharapkan adanya media mainstream yang terlegitimasi. Persoalan regulasi ini harus diselesaikan agar tidak menimbulkan pro-kontra terhadap eksistensi media di Indonesia,” tuturnya.
Suko mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada dan tidak mudah terkooptasi oleh kecepatan arus informasi negara. Kunci utama dari komunikasi publik yang sehat adalah adanya independensi dan tinjauan ulang terhadap tata cara komunikasi kepada masyarakat, terutama Generasi Z.
Baca Juga: Solo Terancam Kehilangan 150 Guru Non-ASN, DPRD Siapkan Revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan
“Penggunaan teknologi komunikasi yang luar biasa tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara konvensional. Komunikasi pemerintahan harus belajar menyesuaikan dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar,” ungkap Suko.
Ia berharap pemerintah mulai melakukan tinjauan mendalam agar penggunaan kanal-kanal digital non-formal ini tidak justru menggerus kepercayaan publik terhadap institusi resmi negara. (alf/bun)
Editor : Kabun Triyatno