RADAROLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mulai menimbang berbagai mekanisme pembiayaan mandiri guna menutup biaya operasional Batik Solo Trans (BST). Langkah antisipatif ini diambil menyusul adanya sinyal kuat bahwa moda transportasi massal tersebut tidak akan lagi mendapatkan sokongan dana dari APBN mulai tahun 2027 mendatang.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, membenarkan adanya potensi penghentian bantuan skema Buy The Service (BTS) dari pemerintah pusat untuk BST di Kota Solo. Kendati demikian, ia meminta masyarakat tetap tenang dan menjamin layanan transportasi publik ini akan tetap berjalan prima.
“Iya, terkait hal tersebut (penghentian subsidi pusat) sedang kita carikan solusinya, tenang saja,” ujar Respati saat ditemui di sela kegiatannya, Minggu (17/5).
Ketika disinggung mengenai detail solusi konkret yang disiapkan, Respati enggan memaparkan secara rinci. Sebagai catatan, wacana sharing anggaran dengan kabupaten penyangga di Solo Raya sempat mencuat, namun belum membuahkan hasil hingga tahun anggaran 2026 berjalan.
“Bismillah saja. Pokoknya kami komitmen untuk carikan jalan keluar terbaik,” imbuh Wali Kota saat ditanya mengenai peluang melobi ulang kementerian terkait.
Sebagai informasi, total biaya operasional BST beserta feeder (angkutan pengumpan) pada Tahun Anggaran 2026 ini berada di angka Rp31 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi dua pihak. Dari APBD Kota Solo Rp23 miliar dan APBN Rp8 milar
Baca Juga: Anak Bawah Umur di Giritontro Wonogiri yang Dianiaya Warga Disebut Sering Mencuri
Anggaran total Rp31 miliar tersebut sebetulnya sudah mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan masa keemasan operasional BST beberapa tahun lalu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Solo, Taufiq Muhammad, menjelaskan bahwa penyesuaian rute dan jadwal operasional terpaksa dilakukan demi menyiasati keterbatasan dana saat ini.
Baca Juga: Sempat Buron, Pelaku Curanmor Asal Banten Diringkus Polresta Surakarta di Indekos Wilayah Kartasura
“Jika menggunakan standar pelayanan penuh seperti periode 2021-2024, kebutuhan idealnya bisa mencapai Rp60 miliar per tahun. Sekarang dengan total Rp31 miliar, kami sudah melakukan banyak efisiensi disesuaikan kemampuan keuangan daerah,” ungkap Taufiq.
Dishub Solo menegaskan pentingnya menyiapkan sekoci pembiayaan baru sebelum memasuki tahun 2027. Beberapa opsi yang saat ini sedang dijajaki dan dimaksimalkan.
Mengoptimalkan pendapatan dari sektor periklanan komersial di seluruh fasilitas sarana dan prasarana (sarpras) transportasi, termasuk di halte serta lambung armada bus dan feeder.
Membuka kembali ruang negosiasi sharing pembiayaan dengan pemerintah kabupaten di sekitar Solo Raya yang rutenya turut dilintasi oleh jalur BST.
“Untuk tahun depan kami masih belum tahu apakah ada sisa bantuan dari APBN atau benar-benar nol. Makanya, opsi-opsi pembiayaan mandiri ini harus matang dari sekarang untuk menutup biaya operasional,” pungkas Taufiq. (ves)
Editor : Kabun Triyatno