RADARSOLO.COM – Lonjakan temuan kasus baru HIV/AIDS di Kota Solo menjadi alarm keras bagi tata kelola kesehatan dan sosial kota. Menanggapi situasi yang kian mengkhawatirkan ini, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Surakarta mendesak adanya optimalisasi radikal dalam skema pencegahan, termasuk menggencarkan sosialisasi terbuka serta skrining massal pada populasi kunci.
Langkah agresif ini wajib diambil menyusul rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengenai sebaran penyakit menurut kabupaten/kota tahun 2025 yang diperbarui per 3 Maret 2026. Dalam laporan tersebut, Kota Surakarta secara mengejutkan bertengger di posisi kedua tertinggi se-Jawa Tengah dengan temuan 412 kasus baru HIV/AIDS.
Baca Juga: Bentrok di Pengging Boyolali Dipicu Masalah Sepele, Polisi Buru Kelompok yang melakukan Penyerangan
Sekretaris KPA Kota Solo Widdhi Srihanto membeberkan bahwa salah satu batu sandungan terbesar timnya di lapangan saat ini adalah mendeteksi keberadaan pengidap lama. Banyak penderita yang memilih berpindah domisili secara diam-diam tanpa melapor, sehingga memutus rantai pengobatan rutin.
"Kami cukup kesulitan melacak pengidap HIV/AIDS yang pindah domisili tanpa pemberitahuan. Ini sangat krusial, karena jika mereka putus obat, penderita akan cepat masuk ke fase fatal (AIDS) dan risiko penularan liar di tempat baru menjadi tidak terkontrol. Mayoritas kasus baru yang kami temukan erat kaitannya dengan faktor gaya hidup, seperti pekerja seks atau konsumen bisnis prostitusi," ungkap Widdhi, Senin (1/6/2026).
Di tengah peliknya pelacakan, KPA Solo memastikan jaring pengaman bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang memilih bersikap terbuka tetap berjalan prima. Pendampingan tidak hanya menyentuh aspek medis, melainkan juga penguatan psikologis dan kemandirian ekonomi agar mereka tidak dikucilkan oleh lingkungan.
Dinar Dwi Rahayu, salah seorang pendamping ODHA di Solo, menjelaskan bahwa alur penanganan dimulai secara sensitif dari hulu ke hilir.
“Begitu ada laporan, baik dari mandiri atau keluarga, kami langsung lakukan tes dan observasi. Kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas untuk ketersediaan obat Antiretroviral (ARV) secara berkala. Selain medis, kami mendampingi mereka dari sisi ekonomi agar bisa mandiri secara finansial melalui program pemberdayaan yang disokong oleh dana CSR perusahaan,” urai Dinar.
Baca Juga: Lalai saat Masak Daging Kurban, Rumah Warga Sragen Terbakar: Mobil dan Motor Ikut Hangus
Menyikapi status Solo yang masuk dalam zona merah penularan di Jateng, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menilai fenomena ini merupakan salah satu dampak negatif dari pesatnya perkembangan dan modernisasi sebuah kota metropolitan.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Wawali ini menegaskan bahwa penanggulangan HIV/AIDS tidak bisa lagi dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan harus dikepung melalui kolaborasi lintas sektoral.
"Ini adalah tantangan nyata dari perkembangan kota. Penanggulangannya harus masif dan holistik. Kita harus bergerak bersama, mulai dari intervensi medis oleh dinas kesehatan, penguatan moral, penanggulangan narkoba, hingga edukasi seks aman pada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi. Kota Solo harus aman secara fisik maupun sosial," pungkas Astrid. (ves)
Editor : Kabun Triyatno