RADARSOLO.COM – Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara merespons namanya yang berulang kali dicatut dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan oleh mantan menterinya, Nadiem Makarim.
Mantan Mendikbudristek tersebut diketahui menyeret nama sang kepala negara dalam pusaran sidang kasus hukum yang tengah membelitnya.
Saat ditemui oleh awak media di kediamannya di Kota Solo Jokowi memilih menanggapi dingin dan tidak mau ambil pusing. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini justru melayangkan testimoni positif terhadap rekam jejak eks bos Gojek tersebut selama membantunya di dalam jajaran kabinet.
Baca Juga: Gedor 10 Ribu Rumah, Pemkot Solo Pasang Stiker Miskin Serentak demi Bersihkan Data Bansos Siluman
"Ya, setahu saya dan yang saya tahu selama ini, Pak Menteri Nadiem Makarim itu orang baik," ujar Jokowi memberikan pembelaan moral secara singkat kepada media, Rabu (3/6/2026).
Mengenai langkah taktis Nadiem Makarim yang menyisipkan untaian rasa terima kasih mendalam kepada dirinya serta jajaran lingkaran istana dalam draf pembelaan di muka persidangan, Jokowi menganggap hal tersebut bukan sesuatu yang luar biasa.
Menurut mantan wali kota Solo ini, manuver yang dilakukan oleh mantan pembantunya di kabinet tersebut merupakan pemandangan yang biasa dan sah-sah saja di dalam ruang pengadilan.
“Ya, kalau soal itu (ungkapan terima kasih dalam pledoi), itu kan murni bagian dari proses hukum yang sedang berjalan,” cetus Jokowi normatif.
Kendati demikian, tensi pertanyaan mulai menukik saat awak media mempertanyakan substansi materi pledoi Nadiem Makarim. Dalam draf sidangnya, Nadiem secara eksplisit menegaskan bahwa seluruh kebijakan kontroversial dan keputusan strategis kementerian yang diambilnya mutlak merujuk pada titah serta arahan langsung sang kepala negara.
Mendengar hal itu, Jokowi tidak mengelak. Ia secara jantan membenarkan hierarki administrasi dan struktur pengambilan keputusan tertinggi di tubuh tata negara Indonesia.
Jokowi menegaskan, dalam format sistem pemerintahan presidensial, muara akhir dari seluruh pelaksanaan program kerja kementerian memang berada di bawah komando mutlak seorang presiden.
“Ya, memang aturan mainnya seperti itu. Semua kebijakan publik, semua arah program kementerian, itu memang semuanya bermuara dan berasal dari keputusan Presiden,” pungkas Jokowi menyudahi wawancara.
Pernyataan pasang badan dari Jokowi ini seolah memberikan sinyal bahwa dirinya siap menanggung konsekuensi politik dari sistem satu komando yang dijalankannya selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, termasuk dalam kebijakan di sektor pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi. (dam)
Editor : Kabun Triyatno