RADARSOLO.COM – Persoalan pengelolaan sampah di Kota Solo kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sebelas Maret (UNS) mendatangi DPRD Kota Solo untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sampah di TPA Putri Cempo, terutama terkait operasional Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang dinilai belum berjalan sesuai target.
Dalam audiensi yang berlangsung di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis mengenai kerja sama antara Pemkot Solo dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sebagai pengelola PLTSA Putri Cempo. Mereka mempertanyakan efektivitas pengolahan sampah, dampak lingkungan yang masih dirasakan warga sekitar, hingga kepastian penanganan timbunan sampah yang terus meningkat setiap harinya.
Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo menjelaskan, audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi mahasiswa yang sebelumnya disampaikan saat aksi memperingati Hari Reformasi pada 21 Mei lalu.
Menurutnya, persoalan sampah merupakan isu strategis yang membutuhkan perhatian serius karena menyangkut kualitas lingkungan hidup masyarakat Kota Solo dalam jangka panjang.
"Dalam audiensi ini banyak masukan dan rekomendasi yang disampaikan mahasiswa terkait pengelolaan sampah di Kota Surakarta. Karena itu kami menghadirkan DLH dan Bagian Hukum agar persoalan yang dipertanyakan dapat dijelaskan secara langsung," ujarnya.
Baca Juga: Lomba Mural di Tembok Gereja Purbayan Jadi Simbol Penggambaran Toleransi dan Harmoni di Kota Solo
Sorotan utama mahasiswa maupun DPRD tertuju pada kinerja PLTSA Putri Cempo yang hingga kini dinilai belum mampu memenuhi target pengolahan sampah sebagaimana tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo YF Sukasno, mengungkapkan bahwa berdasarkan perencanaan awal, fasilitas tersebut seharusnya mampu mengolah sekira 500-550 ton sampah per hari.
Baca Juga: Kekurangan ASN akibat Pensiun, Pemkab Wonogiri Ajukan 100 Formasi CASN 2026
Namun realisasi di lapangan masih jauh dari harapan. Saat ini volume sampah yang berhasil diolah baru berkisar 50 hingga 80 ton per hari. Bahkan target operasional yang dipasang untuk pertengahan tahun ini pun baru berada di kisaran 200 ton per hari.
"Ini menjadi perhatian serius karena ada gap yang cukup besar antara target dan realisasi. Kami perlu melihat bagaimana pelaksanaan kerja sama ini, termasuk konsekuensi yang diatur dalam perjanjian apabila target yang telah ditetapkan tidak tercapai," jelas Sukasno.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan capaian operasional perusahaan pengelola, tetapi juga berdampak langsung terhadap upaya Kota Solo mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Putri Cempo setiap hari.
Padahal sejak awal, keberadaan PLTSA Putri Cempo digadang-gadang sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah.
Jika kapasitas pengolahan masih jauh di bawah target, maka beban penumpukan sampah di TPA tetap akan tinggi. Kondisi itu berpotensi menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang selama ini menjadi keluhan warga di sekitar kawasan Putri Cempo.
Selain aspek teknis pengolahan sampah, DPRD juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh aktivitas TPA. Salah satunya melalui pemenuhan hak kompensasi yang telah diatur dalam berbagai regulasi.
DPRD menegaskan evaluasi terhadap pengelolaan Putri Cempo tidak hanya berfokus pada capaian operasional PLTSA, tetapi juga menyangkut tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak terkait.
Dengan masih jauhnya capaian pengolahan sampah dari target awal, DPRD bersama mahasiswa mendorong adanya evaluasi menyeluruh agar keberadaan PLTSA Putri Cempo benar-benar mampu menjadi solusi pengelolaan sampah Kota Solo, bukan sekadar proyek yang belum optimal dalam pelaksanaannya.
Persoalan ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian dalam waktu dekat, terutama karena volume sampah Kota Solo terus bertambah setiap hari dan membutuhkan penanganan yang lebih efektif serta berkelanjutan. (atn/nik)
Editor : Niko auglandy