RADARSOLO.COM – Pemkot Solo kembali mempertahankan predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-16 kalinya secara berturut-turut, Kota Solo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun di balik capaian tersebut, Pemkot menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh berhenti sebagai kebanggaan administratif semata. Tantangan yang lebih besar adalah memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: 5 Ribu Peserta Siap Ikuti Kirab Pusaka 1 Suro, Kerbau Kyai Slamet Kembali Pimpin Arak-Arakan
Opini WTP diserahkan dalam kegiatan Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah pada Kamis (11/6) lalu. Raihan ini memperpanjang catatan konsistensi Kota Solo dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah selama lebih dari satu dekade.
Wali Kota Solo Respati Ardi menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh organisasi perangkat daerah yang selama ini berkomitmen menjaga tata kelola keuangan secara tertib dan sesuai regulasi.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP juga tidak lepas dari fondasi sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya.
Baca Juga: Besok, 16 Juni 2026, Libur Apa? Ini Perayaan dan Ketentuan Resmi Sesuai SKB 3 Menteri
“Ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang terus menjaga komitmen terhadap pengelolaan keuangan yang baik. Kami juga meneruskan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya,” kata Respati, Senin (15/6).
Meski kembali meraih opini tertinggi dari BPK, Respati menilai WTP bukanlah garis akhir. Baginya, penghargaan tersebut harus dipandang sebagai standar minimum tata kelola pemerintahan yang wajib dipertahankan setiap tahun.
“WTP penting sebagai indikator tata kelola yang baik, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Membabar Keris Putut Sajen, Cikal Bakal Lahirnya Keris di Nusantara
Respati menilai ukuran keberhasilan pemerintah tidak hanya terletak pada laporan keuangan yang rapi dan sesuai aturan, tetapi juga pada sejauh mana anggaran mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Karena itu, berbagai catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kualitas pengelolaan pemerintahan ke depan.
Menurutnya, setiap masukan dari lembaga auditor negara tersebut harus dimanfaatkan sebagai instrumen perbaikan agar penggunaan anggaran semakin efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas.
“Evaluasi dari BPK akan menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di berbagai sektor pembangunan. Kami akan menjadikan setiap masukan sebagai bahan perbaikan agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.
Raihan WTP ke-16 berturut-turut sekaligus menunjukkan konsistensi Kota Solo dalam memenuhi standar pengelolaan keuangan negara. Namun, di tengah tuntutan efisiensi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkot Solo kini menghadapi tantangan yang lebih besar: memastikan predikat tersebut sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan daerah.
Dengan kata lain, WTP bukan lagi sekadar soal laporan keuangan yang baik, melainkan bagaimana anggaran daerah benar-benar bekerja untuk warga Kota Solo. (ves)
Editor : Kabun Triyatno