RADARSOLO.COM – Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Solo memunculkan beragam respons dari masyarakat. Alih-alih langsung menerima pendataan, sebagian warga justru mempertanyakan tujuan pengumpulan data yang dinilai sangat rinci dan menyentuh informasi pribadi.
Kekhawatiran tersebut muncul karena petugas sensus tidak hanya menanyakan identitas penghuni rumah, tetapi juga kondisi tempat tinggal, aset rumah tangga, hingga aktivitas ekonomi keluarga. Sebagian warga bahkan mengaitkannya dengan potensi pemungutan pajak maupun risiko penyalahgunaan data pribadi.
Baca Juga: Mesin Honda Vario EVO 160 Makin Bertenaga, Konsumsi BBM Tetap Tembus 46,7 Km/Liter
Seorang warga Mojosongo yang enggan disebutkan namanya mengaku sempat terkejut dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan petugas saat mendatangi rumahnya.
"Saya sampai bercanda dengan petugas. Ditanya pengeluaran nonrutin per minggu berapa, bensin habis berapa seminggu, isi kamar apa saja, kalau diuangkan nilainya berapa. Bahkan rumah kalau disewakan kira-kira berapa juga ditanya," ujarnya.
Ia mengaku memilih bersikap hati-hati sebelum memberikan informasi. Terlebih, petugas juga meminta sejumlah data yang menurutnya cukup sensitif.
"Anak kos siapa saja namanya, minta NIK juga. Saya bilang data penghuni kos saya minta ke RT dan RW dulu. Sekarang banyak penyalahgunaan data, jadi harus hati-hati," katanya.
Baca Juga: Kejari Kebut Penyidikan Korupsi KONI Solo, Kerugian Negara Tembus Rp 1 Miliar
Untuk memastikan proses pendataan berjalan aman, warga tersebut bahkan meminta izin mendokumentasikan identitas petugas yang datang ke rumahnya.
"Di awal saya izin merekam percakapan dan meminta foto identitas petugas. Karena petugas juga menanyakan nomor KK dan data pribadi lainnya. Kalau ada sesuatu, saya juga punya datanya," ujarnya.
Meski sempat merasa heran dengan banyaknya pertanyaan, ia akhirnya bersedia mengikuti pendataan setelah mendapatkan penjelasan dari petugas mengenai tujuan sensus.
"Ya akhirnya saya jawab. Tapi memang banyak warga yang masih bertanya-tanya data sedetail itu untuk apa. Makanya perlu sosialisasi yang lebih jelas supaya masyarakat tidak curiga," tandasnya.
Kekhawatiran serupa disampaikan Sri Wahyuni, 46, warga Laweyan. Sebelum menjawab pertanyaan petugas, ia mengaku meminta penjelasan lebih dahulu mengenai manfaat pendataan tersebut.
"Saya takut kalau ujung-ujungnya berkaitan dengan pajak. Apalagi usaha kecil seperti kami kadang masih bingung soal aturan perpajakan. Jadi saat didata ya sempat khawatir," tuturnya.
Setelah mendapat penjelasan bahwa sensus dilakukan untuk kebutuhan statistik nasional, Sri akhirnya bersedia mengikuti proses pendataan.
"Saya berharap data yang sudah diberikan benar-benar aman dan tidak bocor ke pihak lain," imbuhnya.
Keresahan juga dirasakan kalangan penghuni rumah kos. Dimas Prasetyo, 21, mahasiswa asal Karanganyar yang tinggal di kawasan Nusukan, mengaku sempat bingung ketika petugas meminta sejumlah informasi terkait dirinya sebagai penghuni kos.
"Saya kira awalnya pendataan untuk pemilik usaha saja. Ternyata penghuni kos juga didata. Saya sempat bertanya apakah data ini nanti berpengaruh ke pajak atau administrasi lainnya," katanya.
Menurut Dimas, kekhawatiran soal keamanan data pribadi menjadi hal yang wajar di tengah maraknya kasus kebocoran data.
"Kalau sekarang sering ada berita data bocor. Jadi wajar kalau kami bertanya-tanya. Apalagi diminta NIK dan beberapa informasi pribadi lainnya," ujarnya.
Penghuni kos lainnya, Siti Rahma, 23, mengaku sempat menolak menjawab sebagian pertanyaan sebelum memperoleh penjelasan lebih lanjut dari petugas.
"Saya takut datanya disalahgunakan. Tapi petugas menjelaskan bahwa ini untuk pendataan statistik dan bukan untuk penarikan pajak. Setelah dijelaskan baru saya bersedia," katanya.
Di media sosial, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga ramai diperbincangkan. Banyak warga mempertanyakan detail data yang dikumpulkan, mulai dari kondisi ekonomi rumah tangga hingga informasi penghuni rumah. Sebagian masyarakat mengaku memahami pentingnya sensus, namun berharap pemerintah dapat memberikan sosialisasi yang lebih masif agar tidak menimbulkan kecurigaan maupun kekhawatiran terkait keamanan data pribadi. (atn)