RADARSOLO.COM – Pemkot Solo mulai mengubah strategi penyelenggaraan berbagai agenda kota. Ke depan, semakin banyak event akan digelar tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga anggaran pemerintah dapat difokuskan untuk membiayai program-program yang lebih mendesak.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan, pola kolaborasi dengan pihak swasta dan berbagai pemangku kepentingan akan terus diperluas agar penyelenggaraan event tetap berjalan tanpa membebani keuangan daerah.
Baca Juga: Puncak Semarak Kenduren 2026, Bupati Rober Christanto Tekan Nota Kesepakatan Digitalisasi UMKM
Salah satu contoh yang akan diterapkan adalah penyelenggaraan Suaraga di Taman Balekambang pada 4–5 Juli mendatang.
"Ke depan akan kami maksimalkan penyelenggaraan event seperti ini tanpa menggunakan APBD," kata Respati, Minggu (28/6).
Menurutnya, skema tersebut bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga upaya membangun ekosistem penyelenggaraan event yang lebih mandiri. Dengan semakin banyak pihak swasta terlibat, Kota Solo diharapkan mampu menghadirkan lebih banyak agenda berskala regional maupun nasional tanpa bergantung pada pembiayaan pemerintah.
Baca Juga: Bagaimana Kondisi Veda Ega Pratama Usai Crash di Moto3 Belanda 2026? Petaka di Lap 8 Sirkuit Assen
Respati menilai, kolaborasi tersebut juga akan membuka ruang lebih luas bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk memasarkan produknya sekaligus memperkuat citra Solo sebagai kota penyelenggara berbagai event.
"Akan banyak potensi lokal yang kita kenalkan, banyak UMKM yang ikut terlibat, dan yang paling penting ini bisa meningkatkan branding Kota Solo sehingga pelaku ekonomi kreatif daerah ikut tumbuh," ujarnya.
Baca Juga: Sentra Gitar Ngrombo Jadi Langganan Banjir, Bangun Pos Pantau di Bantaran Sungai
Di sisi lain, pengurangan penggunaan APBD untuk kegiatan seremonial diharapkan membuat ruang fiskal pemerintah semakin longgar sehingga anggaran dapat diarahkan untuk membiayai sektor yang lebih prioritas, seperti pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari DPRD Kota Surakarta. Anggota Komisi IV DPRD Kota Surakarta, Sekar Tandjung, menilai langkah Pemkot menjadi strategi yang tepat selama kualitas penyelenggaraan event tetap terjaga dan manfaat ekonominya dirasakan masyarakat.
"Kami mendukung penyelenggaraan event tanpa menggunakan APBD. Dengan begitu, anggaran daerah bisa lebih difokuskan untuk membiayai program-program yang lebih prioritas," ujar politisi Partai Golkar tersebut. (ves)