RADARSOLO.COM- Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sukoharjo Etik Suryani menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk kepala daerah di Soloraya.
Wali Kota Solo Respati Ardi mengajak seluruh jajaran Pemkot Solo dan masyarakat memperkuat pengawasan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca Juga: KPK Bongkar Aliran Dana Pemerasan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani Diduga Kantongi Rp 3,7 Miliar
Respati menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi pengingat bagi seluruh penyelenggara pemerintahan agar menjalankan kebijakan dan pengelolaan anggaran sesuai prinsip good governance.
"Mari kita kawal kebijakan, kita kawal anggaran good government. Ini menjadi penting sekali," ujar Respati, Sabtu (11/7/2026).
Menurut dia, pemerintahan yang terbuka dan bersih hanya dapat terwujud apabila seluruh proses pengambilan kebijakan dilakukan secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Respati juga menyatakan sependapat dengan pesan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menekankan pentingnya keteladanan seorang pemimpin dalam membangun pemerintahan yang berintegritas.
"Tentunya itu menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi saya untuk mengatensi betul apa yang disampaikan Pak Gubernur," katanya.
Ia pun mengajak masyarakat ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan sesuai aturan.
"Di Solo kami mengedepankan pemerintahan yang terbuka dan bersih. Mari kita awasi bersama," tandasnya.
Baca Juga: Lima Tahun Bersama Persis Solo, Zanadin Fariz dan Althaf Indie Ucapkan Pesan Haru Perpisahan
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan, pemerintahan yang bersih harus dimulai dari integritas pemimpin.
"Saya sudah berulang kali menyampaikan, untuk menciptakan clean dan good government harus berangkat dari pimpinannya. Ikan busuk itu dari kepala. Artinya, pemimpin harus memberikan contoh dalam penggunaan jabatan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban dinas yang transparan dan akuntabel," beber dia.
Luthfi menyatakan mendukung penuh langkah KPK dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.
"Saya mendukung kegiatan KPK. Equality before the law, semua sama di depan hukum. Siapa pun yang melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan," tegasnya.
Baca Juga: Selesai Diperiksa KPK, Sekda, Asisten I dan Kepala DPU PR Sukoharjo Kini Dalam Perjalanan Pulang
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.
Di sisi lain, Luthfi memastikan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tidak boleh terganggu meski kepala daerahnya terjerat proses hukum.
"Saya akan memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Dinas-dinas tidak boleh terganggu karena pemerintahan harus terus melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi akan melakukan pendampingan agar roda pemerintahan tetap berjalan," katanya. (atn)
Editor : Tri Wahyu Cahyono