RADARSOLO.COM – Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani. Penyidikan diminta tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan, tetapi menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk jika praktik tersebut telah berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya.
Ketua LP3HI Arif Sahudi mengatakan, pengungkapan kasus tersebut harus menjadi pintu masuk membongkar dugaan praktik korupsi secara menyeluruh. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa saja yang menikmati hasil dugaan penyimpangan tersebut.
"Saya meminta KPK mengusut perkara ini sampai tuntas, sampai akar-akarnya. Jangan berhenti pada satu orang atau beberapa tersangka saja. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," tegas Arif kepada Jawa Pos Radar Solo, Selasa (14/7/2026).
Baca Juga: KPK Geledah Ruangan Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Sejumlah Pejabat Eselon III Ikut Diperiksa
Sebagai warga Kabupaten Sukoharjo, Arif mengaku terkejut dengan terungkapnya perkara tersebut. Selama ini, kata dia, masyarakat mengenal Etik Suryani sebagai kepala daerah yang dekat dengan warga dan aktif menghadiri berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan.
"Saya benar-benar tidak menyangka. Selama ini saya melihat semuanya baik-baik saja. Ketika KPK mengungkap kasus ini, tentu masyarakat merasa sangat kaget," ujarnya.
Arif menilai pengungkapan perkara tersebut menjadi pukulan bagi kepercayaan publik. Masyarakat, lanjutnya, selama ini telah memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sehingga berhak memperoleh pemerintahan yang bersih.
"Kami membayar PBB dan berbagai kewajiban lainnya. Harapan kami sederhana, uang rakyat benar-benar dipakai untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan," katanya.
Ia juga mengaku semakin terkejut setelah mengetahui KPK menemukan uang dan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Temuan itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan besar mengenai asal-usul kekayaan para pihak yang terlibat.
"Ketika mendengar ada penyimpanan harta di berbagai tempat, saya benar-benar kaget. Saya tidak pernah membayangkan kasus seperti ini terjadi di Sukoharjo," ucapnya.
Meski demikian, Arif menegaskan seluruh pihak tetap harus menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia menyerahkan pembuktian sepenuhnya kepada KPK dan berharap lembaga antirasuah bekerja secara profesional, independen, serta bebas dari intervensi.
Arif juga menyoroti pernyataan KPK yang menyebut dugaan praktik korupsi tersebut diduga telah berlangsung sejak periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, informasi itu harus menjadi dasar bagi penyidik untuk memperluas pengembangan perkara.
"Kalau memang benar praktik ini sudah berlangsung sejak periode sebelumnya, semuanya harus dibongkar. Jangan ada yang dilindungi. Siapa pun yang terlibat wajib dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.
Menurut Arif, pengungkapan menyeluruh penting dilakukan agar praktik serupa tidak terus berulang di lingkungan pemerintahan daerah. Penegakan hukum yang tegas, kata dia, akan memberikan efek jera bagi para pejabat publik.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Potensi tersebut seharusnya digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
"PAD Sukoharjo cukup besar. Seharusnya hasil itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik, bukan dinikmati segelintir orang," ujarnya.
Arif menambahkan, kepala daerah dan pejabat pemerintah telah memperoleh gaji serta fasilitas dari negara sehingga tidak memiliki alasan untuk menyalahgunakan kewenangan.
"Pejabat sudah mendapat gaji dan fasilitas yang layak. Karena itu, pendapatan daerah harus benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu," tandasnya.
Meski mengaku ikut memilih Etik Suryani pada Pilkada lalu karena hanya ada calon tunggal, Arif menegaskan hal itu tidak mengurangi dukungannya terhadap proses hukum.
"Saya memang memilih beliau saat Pilkada karena calon tunggal. Tapi sekarang saya berharap KPK mengusut perkara ini sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus diproses agar ke depan pemerintahan Sukoharjo benar-benar bersih," pungkasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno