Wawali Astrid: Jangan Biarkan Politik Pecah Belah Warga Solo

Silvester Kurniawan • Dipublikasikan Selasa, 21 Juli 2026 | 18:44 WIB
Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani bicara di pengembangan literasi politik.
Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani bicara di pengembangan literasi politik.

RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memperkuat peran tokoh masyarakat sebagai garda terdepan menjaga kondusivitas daerah. Mereka diminta menjadi penyejuk di tengah masyarakat sekaligus menangkal penyebaran isu politik yang berpotensi memicu konflik sosial.

Pesan itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani saat membuka kegiatan Pengembangan Literasi Politik bagi Tokoh Masyarakat di Balai Kota Solo, Selasa (21/7/2026). Menurutnya, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput.

"Berbagai persoalan dan informasi yang berkembang di masyarakat umumnya lebih dulu sampai kepada tokoh masyarakat. Karena itu mereka harus memiliki fondasi literasi politik yang kuat," ujar Astrid.

Baca Juga: Anomali Bisnis Jasa Layanan Anjem di Kampus UNS Solo: Sistem Sociopreneur Yang Hidupkan Pasar Lokal

Ia menegaskan, tokoh masyarakat tidak boleh menjadi bagian dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, mereka harus mampu menyaring informasi, memahami isu secara kritis, dan memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat.

Astrid mengingatkan bahwa isu politik kerap dimanfaatkan pihak tertentu untuk memecah belah masyarakat melalui sentimen agama, budaya, maupun perbedaan pandangan politik.

"Politik sering dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, mengadu domba, membenturkan perbedaan agama, keyakinan, budaya, dan lainnya. Akibatnya masyarakat menjadi tidak tenang dan berpotensi memicu konflik," tegasnya.

Baca Juga: Dari Ilmu Titen, Petani Manfaatkan Dasar Waduk Delingan Karanganyar Jadi Sawah Dadakan: Hujan Sekali, Tanaman Bisa Lenyap

Karena itu, penguatan literasi politik dinilai penting bagi berbagai elemen masyarakat, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), PKK, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Bekal tersebut diharapkan membuat mereka mampu menghadapi isu-isu sensitif dan benturan kepentingan dalam proses demokrasi secara bijaksana.

"Saya menekankan pentingnya fondasi literasi politik sebagai bagian dari proses demokrasi. Ke depan akan banyak isu sensitif dan benturan kepentingan yang mengatasnamakan demokrasi maupun hak berpendapat," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Solo Agus Santoso mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Kota Solo.

Baca Juga: Debit Embung Trosobo Menyusut, BPBD Boyolali Imbau Warga Hemat Air di Tengah Fenomena El-Nino

Sebelum kegiatan literasi politik, Kesbangpol juga menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Kota Solo untuk memperkuat sinergi menjaga stabilitas daerah.

"Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari deteksi dini terhadap potensi persoalan yang bisa muncul di Kota Solo," ujar Agus. (ves)

 
 
 
Editor : Kabun Triyatno
literasi tokoh masyarakat politik agama Konflik sosial