RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengakui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita atau kelompok 3B belum berjalan optimal. Dari estimasi sekitar 22 ribu sasaran, baru 14 ribu yang tercatat berdasarkan nama dan alamat (by name by address), sementara penerima manfaat yang telah dilayani baru mencapai 11 ribu orang.
Temuan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan MBG yang digelar Pemkot Surakarta bersama para pemangku kepentingan beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Profil Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Ditunjuk Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
Wakil Satgas MBG Kota Solo Purwanti mengatakan, masih terdapat kesenjangan data yang cukup besar sehingga menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Kelompok 3B memang masih kurang. Data yang sudah by name by address baru 14.000 sasaran, padahal peta awal kami mencapai 22.000 sasaran," ujarnya, Rabu (22/7/2026).
Dari 14 ribu sasaran yang telah terdata, lanjut Purwanti, baru sekitar 11 ribu yang benar-benar menerima manfaat MBG. Sisanya sekitar 3.000 sasaran akan ditelusuri untuk mengetahui penyebab belum tersalurkannya bantuan.
Baca Juga: Harta Kekayaan Sudaryono Capai Rp 31,39 Miliar, Mantan Ajudan Prabowo Kini Resmi Jadi Kepala BGN
"Yang sudah menerima manfaat sekitar 11.000 orang. Nah, yang 3.000 ini akan kami lihat karakteristiknya, kenapa belum menerima program tersebut," katanya.
Selain memperbaiki validitas data penerima, Pemkot juga berupaya mengoptimalkan pelayanan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi di Kota Solo.
Baca Juga: SDN Mojorejo 1 di Sragen Disatroni Maling, Proyektor Ruang Guru Raib
Purwanti menegaskan, penambahan maupun pengurangan jumlah SPPG bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, melainkan sepenuhnya berada di tangan Badan Gizi Nasional (BGN).
Karena itu, Pemkot memilih memaksimalkan 83 SPPG yang saat ini telah tersedia agar cakupan layanan semakin merata.
"Harapannya, yang sudah ada ini bisa dioptimalkan terlebih dahulu karena sekarang sudah mulai ada pemerataan sasaran," jelasnya.
Sebelumnya, pada 16 Juli lalu, Pemkot Surakarta bersama Forkopimda dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG menggelar rapat koordinasi sekaligus evaluasi program.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa keputusan penambahan maupun pengurangan dapur MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui BGN.
"Yang bisa menambah dan mengurangi SPPG adalah BGN. Sejak Februari 2026 kami juga sudah mengirim surat untuk moratorium dapur-dapur MBG di Solo agar penataan data dan sistem bisa disiapkan lebih baik," kata Respati. (ves)
Editor : Kabun Triyatno