RADARSOLO.COM – Komisi IV DPRD Solo memastikan program bantuan stimulan pembayaran SPP bagi siswa miskin di SD dan SMP swasta tidak berhenti pada 2027. Meski skema penyalurannya akan disesuaikan dengan regulasi terbaru, dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tetap mengalokasikan anggaran dalam APBD 2027 agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu tetap terjaga.
Ketua Komisi IV DPRD Solo Sugeng Riyanto mengatakan, bantuan SPP yang telah dianggarkan pada 2026 sempat tidak masuk dalam usulan anggaran 2027. Namun, hasil pembahasan bersama menunjukkan program tersebut masih dapat dilanjutkan dengan sasaran yang lebih spesifik.
Ke depan, bantuan tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa miskin yang bersekolah di SD dan SMP swasta. Prioritas akan diberikan kepada peserta didik yang tinggal di wilayah dengan daya tampung sekolah negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: Svaranusa 2026 Hidupkan Tembang Dolanan, Tradisi Jawa Dikemas Lebih Kekinian
"Kalau tahun 2026 dianggarkan untuk seluruh siswa miskin yang bersekolah di SD dan SMP swasta, hasil pembahasan kali ini menemukan adanya ketentuan regulasi bahwa bantuan tersebut boleh dianggarkan, tetapi diprioritaskan bagi wilayah yang layanan pendidikan negerinya belum meng-cover. Catatan itu yang kami masukkan agar program ini tetap bisa dilanjutkan pada tahun 2027," ujar Sugeng.
Selain mengawal keberlanjutan bantuan SPP, Komisi IV juga menyoroti persoalan kekurangan tenaga pendidik di sekolah negeri. Berdasarkan data yang diterima DPRD, sekitar 250 formasi guru SD dan SMP negeri masih kosong akibat pensiun maupun perpindahan tugas.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera diatasi.
Baca Juga: Kenapa Istilah Baru Juga Bisa Masuk KBBI? Ternyata Ada Prosesnya, Bukan Sekadar Viral
Karena itu, Komisi IV meminta Dinas Pendidikan Solo menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Solo Raya, seperti Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), INTEOS, UIN, serta kampus lainnya. Sinergi itu diharapkan membuka peluang bagi lulusan baru untuk mengisi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah negeri.
Tak hanya itu, DPRD juga mengusulkan peningkatan tunjangan transportasi guru dari Rp75 ribu menjadi Rp100 ribu sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Baca Juga: Sapi Perah Jadi Ladang Cuan Sekaligus Selamatkan Pedet di Bulukerto Wonogiri
Sugeng menegaskan, dua agenda tersebut akan terus dikawal hingga pembahasan APBD 2027 selesai. Menurutnya, keberlanjutan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan pemenuhan kebutuhan guru merupakan prioritas Komisi IV dalam meningkatkan pemerataan sekaligus kualitas pendidikan di Solo.
"Dua poin utama inilah yang menjadi political will Komisi IV untuk dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2027, sehingga akses dan kualitas layanan pendidikan di Kota Solo dapat terus ditingkatkan," tegasnya. (atn)
Editor : Kabun Triyatno