RADARSOLO.COM - Gerakan lentur tangan para dalang menghidupkan deretan karakter dalam panggung kecil Wayang Potehi yang digelar sejak 1 Agustus hingga 12 Agustus 2026 di Kelenteng Tien Kok Sie, kawasan Pasar Gede, Sudiroprajan, Jebres, Solo.
Boneka-boneka kayu tersebut bergerak lincah mengikuti alur cerita, membawakan kembali salah satu kesenian bernilai sejarah tinggi di Indonesia.
Namun, ada fenomena unik di balik pertunjukan tersebut.
Lima dalang yang memainkan Wayang Potehi di Kelenteng Tien Kok Sie sbukandari etnis Tionghoa.
Baca Juga: Jadwal MotoGP Inggris 2026: Sprint Race Digelar Malam Ini, Cek Jam Tayangnya
Kondisi ini menjadi potret nyata perjalanan kesenian tradisional Tionghoa dalam bertahan hidup.
Ketika regenerasi di kalangan internal masyarakat Tionghoa sempat terputus akibat tekanan sejarah, masyarakat di luar etnis tersebut justru tampil mengambil peran untuk menjaga keberlangsungannya.
Ketua Yayasan Kelenteng Tien Kok Sie Sumantri Dana Waluya menjelaskan, fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah masa lalu.
Wayang Potehi menjadi salah satu kesenian yang terdampak langsung oleh kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 pada era Orde Baru, yang membatasi ekspresi kebudayaan, tradisi, serta kesenian Tionghoa.
“Ketika yang disasar itu budaya dan kesenian, ini kan termasuk budaya dan kesenian. Ini termasuk yang tidak bisa dipertunjukkan atau ditayangkan di depan umum,” ujar Sumantri, Jumat (7/8/2026).
Baca Juga: Tahir Solo Museum Bisa Bebani Perumda Pedaringan, DPRD Solo Ungkap Penyebabnya
Kebijakan pembatasan yang berlangsung selama sekitar 32 tahun tersebut berdampak serius pada proses regenerasi.
Generasi muda Tionghoa kala itu kehilangan ruang untuk mengenal, mempelajari, maupun mengembangkan Wayang Potehi.
Sumantri menggambarkan era tersebut bagaikan situasi "hidup segan mati tak mau".
“Tidak bisa berekspresi, tapi masih harus dijaga terus. Itu perasaannya bagaimana coba? Hidup segan untuk mempertahankan budaya, wong dilarang-larang. Tapi mau dihabiskan juga hati itu nggak tega,” kenangnya.
Baca Juga: 10 Mobil Listrik Murah di GIIAS 2026, Harga Mulai Rp119 Jutaan Berkat Promo
Angin segar perubahan berembus di era Reformasi, dimulai dari pemulihan hak-hak sipil pada masa Presiden B.J. Habibie dan diperkuat lewat Keppres Nomor 6 Tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang resmi mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967.
Berbagai ekspresi budaya Tionghoa seperti liong, barongsai, dan Wayang Potehi kembali tampil di ruang publik.
Kendati ruang ekspresi telah terbuka lebar, dampak keterputusan generasi selama tiga dekade masih menyisakan celah.
Di sinilah timbul titik balik yang menarik, di mana seni Wayang Potehi kini turut dirawat oleh masyarakat luas di luar etnis Tionghoa.
“Dalangnya itu malah nggak ada orang etnis Tionghoa karena zaman '67 itu kan yang 'disasar' orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa boleh dibilang bahasanya apatis terhadap budaya. Kan 32 tahun panjang ya," ungkap Sumantri.
Di Kelenteng Tien Kok Sie, kelima dalang non-Tionghoa tersebut intens mempelajari teknik pertunjukan, mendalami karakter tokoh, hingga konsisten mementaskan lakon-lakon Potehi.
Menurut Sumantri, hal ini menjadi bukti sahih bahwa pelestarian kebudayaan tidak terbatas pada garis keturunan.
Fenomena serupa juga terjadi pada kesenian barongsai, di mana sekitar 97 persen pemainnya kini berasal dari latar belakang non-Tionghoa.
“Barongsai, kamu lihat barongsai 97 persen bukan orang Tionghoa. Justru malah menjadi hal yang menarik. Itu jadi bukti bahwa sebenarnya masalah etnis itu bukan sesuatu yang perlu didebatkan,” jelasnya.
Kelenteng Tien Kok Sie yang berdiri sejak tahun 1745 terus membuka diri sebagai ruang edukasi budaya.
Selain menjadi tempat ibadah, kelenteng ini mencatat kunjungan sekitar 600 pelajar dan mahasiswa setiap tahunnya yang datang untuk mempelajari sejarah serta tradisi Tionghoa.
Pada momen perayaan hari kesempurnaan Dewi Kwan Im tahun ini, kelenteng menggelar pentas Wayang Potehi selama 12 hari berturut-turut dengan total 27 sesi pertunjukan.
Bagi Sumantri, keberlanjutan budaya akan selalu menemukan jalannya selama ada pihak yang bersedia mempelajari dan memberikannya ruang.
“Budaya itu tidak bisa dihapus oleh kekuatan apa pun, akan selalu ada," jelasnya.
"Buktinya, 32 tahun Soeharto berkuasa, barongsai nggak boleh, tulisan-tulisan berbau Mandarin juga nggak boleh. Begitu keadaan memungkinkan, langsung bermunculan lagi liong, barongsai, bahkan sekarang sekolah-sekolah belajar bahasa Mandarin,” pungkas Sumantri. (hj)
Editor : Tri Wahyu CahyonoSumber : Radarsolo.jawapos.com