RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo tak ingin operasional Tahir Solo Museum justru menjadi beban keuangan daerah. Wali Kota Solo Respati Ardi menjanjikan bakal mengatur skema pengelolaan museum agar pemasukan dan pengeluaran bisa berimbang, bahkan berpotensi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Respati merespons kekhawatiran Komisi II DPRD Kota Solo terkait tata kelola Tahir Solo Museum. Selain status kepemilikan aset yang hingga kini belum jelas, dewan juga menyoroti tingginya biaya operasional museum yang diperkirakan mencapai Rp900 juta per bulan.
“Ya soal statusnya nanti kami bahas dulu ya. Aman pokoke,” jawab Respati singkat saat ditemui di Balai Kota Solo, Senin (11/8/2026).
Sebelumnya, Komisi II DPRD Kota Solo menyoroti hibah bangunan museum yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Dewan khawatir aset tersebut justru menjadi beban keuangan bagi Perumda Aneka Usaha Pedaringan apabila pencatatan dan pengelolaannya tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Hingga kini, belum terdapat kepastian apakah aset Tahir Solo Museum tercatat sebagai milik Perumda Aneka Usaha Pedaringan atau Pemerintah Kota Surakarta.
Persoalan semakin kompleks karena biaya operasional museum juga tidak kecil. Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD pada Jumat (7/8), Perumda Aneka Usaha Pedaringan menyampaikan estimasi kebutuhan operasional museum mencapai sekitar Rp900 juta setiap bulan.
Respati memastikan Pemkot akan mencari formula pengelolaan yang mampu menutup kebutuhan operasional tersebut.
“Ya nanti kita atur supaya bisa balance, jadi spot wisata yang baik, bisa jadi kerja sama yang baik. Saya kira itu malah bisa mendatangkan tambahan PAD,” terang Respati.
Menurutnya, museum tidak semestinya hanya dipandang sebagai bangunan hibah yang membutuhkan biaya perawatan dan operasional. Jika dikelola dengan skema yang tepat, keberadaan museum dapat menjadi magnet wisata sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitarnya.
Terpisah, Pengelola Tahir Solo Museum Tjoek Sugiharto membenarkan kebutuhan operasional museum berada di kisaran Rp900 juta per bulan.
Meski demikian, pihaknya optimistis tingkat kunjungan dapat menopang keberlangsungan museum sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi Kota Solo.
“Waktu pertama kunjungan 2.500 orang. Hari-hari berikutnya antara 1.000-1.500 orang. Ini kami harapkan bisa menambah PAD, bukan hanya museum,” terang Tjoek.
Dengan biaya operasional sekitar Rp900 juta per bulan, tantangan pengelolaan Tahir Solo Museum kini bukan sekadar memastikan museum ramai pengunjung. Pemkot juga dituntut memastikan status aset, skema pengelolaan, serta arus pendapatan dan belanja memiliki dasar hukum dan hitungan bisnis yang jelas.
Jika formula tersebut tidak segera ditemukan, museum yang diharapkan menjadi ikon baru wisata dan budaya Solo justru berpotensi menyisakan persoalan baru bagi pemerintah daerah. (ves)
Editor : Kabun Triyatno