RADARSOLO.COM – Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Kota Solo tahun anggaran 2026 mulai digelontorkan ke 54 kelurahan. Total anggarannya mencapai Rp10,8 miliar. Namun, penggunaannya tak sekadar untuk pembangunan fisik di tingkat wilayah.
Pemkot Solo mengarahkan DAU Kelurahan menjadi instrumen pemberdayaan warga. Dua agenda utama yang ditekankan tahun ini yakni mempercepat program Rumah Siap Kerja dan penanganan sampah dari hulu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo Budi Murtono mengatakan, 54 kelurahan diminta mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menyasar persoalan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
“DAU Kelurahan digunakan untuk mendukung dua prioritas kegiatan, untuk percepatan program Rumah Siap Kerja dan penanganan sampah di hulu,” kata Budi, Senin (24/8/2026).
Baca Juga: Aksi Heroik Babinsa di Sragen Serda Jumadi Bekuk Maling Spesialis: Berbekal Bela Diri, Pelaku Nyerah
Untuk Rumah Siap Kerja, kelurahan diminta tidak asal menggelar pelatihan. Langkah pertama adalah memetakan warga yang belum bekerja, terutama masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dari pendataan tersebut, kelurahan menentukan keterampilan yang paling dibutuhkan sebelum peserta diarahkan mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga pelatihan kerja (LPK).
“Intinya kelurahan-kelurahan itu nanti mendata warganya yang masih menganggur, membutuhkan pekerjaan. Nanti diseleksi, kira-kira memerlukan pelatihan apa yang kemudian dari dana kelurahan ini membiayai untuk diklat,” jelasnya.
Pelatihan dirancang singkat, sekitar dua bulan. Jenis keterampilan pun diarahkan pada kebutuhan pasar kerja, seperti pengelasan, satuan pengamanan (satpam), hingga mengemudi.
Baca Juga: Residivis Tiga Kali Berulah, Dua Maling Dibekuk Resmob Polresta Solo
“Pelatihannya kurang lebih dua bulan sudah harus selesai dan dia bisa bekerja,” beber Budi.
Sasaran program juga dibuat lebih spesifik. Warga miskin yang masuk desil 1 hingga desil 4 menjadi prioritas penerima manfaat. Dengan begitu, anggaran kelurahan diharapkan tak berhenti pada pembangunan maupun pelayanan administratif, tetapi benar-benar membuka jalan warga miskin menuju pekerjaan.
Skema DAU Kelurahan 2026 juga berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya setiap kelurahan mendapat alokasi sekitar Rp200 juta, tahun ini pembagiannya dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah penduduk.
Akibatnya, besaran anggaran antarkelurahan tidak lagi sama. Ada kelurahan yang menerima kurang dari Rp200 juta, sementara kelurahan tertentu memperoleh anggaran hingga sekitar Rp600 juta.
“Ada wilayah yang mendapatkan alokasi kurang dari Rp200 juta, sementara kelurahan tertentu bisa memperoleh anggaran hingga sekitar Rp600 juta,” terang Budi.
Pemkot juga menegaskan program Rumah Siap Kerja melalui DAU Kelurahan memiliki karakter berbeda dengan pelatihan yang selama ini digelar Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Solo.
Pelatihan melalui Disnaker memiliki cakupan lebih luas, termasuk menyiapkan calon tenaga kerja untuk penempatan di luar negeri. Sementara pelatihan yang didorong melalui kelurahan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri.
“Pelatihan melalui Disnaker memiliki cakupan lebih luas, termasuk mempersiapkan calon tenaga kerja untuk kebutuhan penempatan di luar negeri. Sementara program yang didorong melalui kelurahan lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri,” terang Budi.
Selain membuka akses pekerjaan, sebagian DAU Kelurahan juga diarahkan untuk mendukung pengelolaan sampah dari hulu. Pemkot ingin penanganan sampah tidak hanya dilakukan ketika sampah sudah menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), tetapi dimulai dari sumbernya.
Camat dan lurah diminta memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas penggunaan anggaran. Dua agenda tersebut dinilai strategis karena menyentuh dua persoalan sekaligus: meningkatkan kemandirian ekonomi warga dan mengurangi beban persoalan sampah di Kota Solo.
“Kami minta camat dan lurah memiliki pemahaman yang sama mengenai penggunaan DAU Kelurahan agar pelaksanaan program berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Jadi selain untuk Rumah Siap Kerja, sebagian DAU Kelurahan juga diarahkan untuk mendukung penanganan sampah dari hulu. Dua agenda ini jadi prioritas dalam pemanfaatan anggaran kelurahan tahun ini,” tegasnya.
Program Rumah Siap Kerja merupakan salah satu program andalan di era Wali Kota Solo Respati Ardi. Sementara program Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir digulirkan sejak pertengahan 2025 sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus kelebihan kapasitas TPA Putri Cempo.
Respati menegaskan penyelesaian dua persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak, bukan hanya pemerintah.
“Rumah Siap Kerja dan Pengelolaan Sampah Hulu-Hilir akan terus kita maksimalkan. Semua OPD dan semua pihak termasuk masyarakat dan swasta harus ikut andil,” ucap Respati dalam kesempatan berbeda. (ves)
Editor : Kabun Triyatno