RADARSOLO.COM – Judi online tak hanya menguras uang, tetapi juga bisa membuat warga kehilangan bantuan sosial. Di Kota Solo, sebanyak 2.790 keluarga penerima manfaat (KPM) desil 1 hingga desil 4 terindikasi terhubung aktivitas judi online (judol). Bansos yang sebelumnya mereka terima pun dihentikan.
Data tersebut tercatat sejak Maret 2025 hingga Agustus 2026. Dinas Sosial (Dinsos) Kota Solo menemukannya melalui penelusuran Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial (Kemensos).
Kepala Dinsos Kota Solo Samsu Tri Wahyudin membenarkan temuan tersebut. Ribuan KPM itu terindikasi memiliki aktivitas maupun transaksi yang berkaitan dengan judi online.
Baca Juga: Cegah Bahaya Karhutla, BTNGMb Tutup Sementara Jalur Pendakian Thekelan Gunung Merbabu
“Kalau kami telusuri di sistem SIKS-NG dengan kata ‘judi online’, sejak Maret 2025 sampai Agustus 2026 jumlahnya 2.790 KPM bansos desil 1-4 yang terindikasi judol. Mereka terindikasi dengan aktivitas maupun transaksi yang berkaitan dengan judi online,” kata Samsu, Rabu (2/9).
Namun, status terindikasi judol tidak otomatis mengubah peringkat desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yang langsung dihentikan adalah penyaluran bantuan sosial kepada KPM yang terindikasi tersebut.
“Begitu seseorang terkoneksi judol, yang tadinya menerima bansos, bansosnya langsung dihentikan sekalipun desilnya tetap,” bebernya.
Baca Juga: Dampak Kekeringan Meluas Hingga 11 Kecamatan, BPBD Boyolali Grojok 2,5 Juta Liter Air Bersih
Samsu menjelaskan, perubahan desil dalam DTSEN terjadi berdasarkan sejumlah indikator kondisi sosial ekonomi keluarga. Salah satunya perubahan status pekerjaan anggota keluarga.
Sebagai contoh, anggota keluarga yang sebelumnya masuk kategori penerima bansos kemudian diterima sebagai aparatur sipil negara (ASN), TNI, atau pekerjaan lain yang memengaruhi kondisi ekonomi keluarga. Perubahan tersebut dapat membuat posisi desil keluarga ikut terkoreksi.
“Jadi satu keluarga, NIK-nya terkoneksi, langsung terkoreksi. Ada yang naik dan ada yang turun,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkot Surakarta menyadari pembaruan DTSEN juga memunculkan keluhan dari masyarakat. Sejumlah warga yang sebelumnya berada di desil rendah mendapati statusnya berubah menjadi desil lebih tinggi sehingga tidak lagi menerima bansos.
Dinsos Solo membuka ruang klarifikasi bagi warga yang merasa perubahan data tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pemutakhiran data dapat diajukan melalui kelurahan.
Warga cukup mendatangi petugas Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan membawa KTP dan kartu keluarga (KK). Data kemudian dapat diajukan untuk dilakukan pemutakhiran sesuai kondisi terbaru.
“Ada yang tadinya desil dua, desil satu, naik desil lima dan seterusnya. Warga dapat mengajukan pemutakhiran melalui kelurahan. Pengurusan dilakukan dengan mendatangi petugas Puskesos dengan membawa KTP dan KK. Kalau memang merasa datanya tidak sesuai, bisa melakukan pembaruan data melalui kelurahan,” papar Samsu.
Sebelumnya, Wali Kota Surakarta Respati Ardi telah meminta seluruh lurah dan Dinsos membuka layanan pengaduan terkait perubahan desil. Langkah tersebut dilakukan agar warga memperoleh penjelasan sekaligus memiliki jalur untuk mengoreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Menurut Respati, pembaruan data perlu ditindaklanjuti secara cepat agar masyarakat tidak kebingungan ketika terjadi perubahan status penerima bantuan sosial.
“Kami tugaskan para lurah dan dinas terkait untuk membuka layanan aduan terkait ketidaksesuaian data itu. Ini sudah berjalan,” tegasnya. (ves)
Editor : Kabun Triyatno