RADARSOLO.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merotasi 51 aparatur sipil negara (ASN) untuk memperkuat organisasi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Perombakan tersebut juga menyasar sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), termasuk UPTD Putri Cempo yang akan dievaluasi secara menyeluruh.
Wali Kota Solo Respati Ardi melantik dan mengambil sumpah 13 Pejabat Administrator dan 38 Pejabat Pengawas di Bale Tawangarum, Senin (5/10). Dalam pelantikan tersebut, Respati menegaskan rotasi jabatan tidak sekadar pergantian personel, tetapi bagian dari upaya membenahi sejumlah unit kerja.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah UPTD Putri Cempo di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Respati menyebut struktur dan jajaran pimpinan di UPTD tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh.
Baca Juga: PT KAI Pagari Lahan Bersengketa, Warga Ledoksari Protes Masih Proses Hukum
“UPTD Putri Cempo kami rombak total. DLH paling banyak. Ini sebagai bentuk keseriusan kita terhadap penanganan Putri Cempo,” kata Respati.
Menurut dia, struktur organisasi dan jajaran pimpinan di UPTD Putri Cempo maupun sejumlah bagian di DLH akan terus dievaluasi dan diawasi. Pergantian pimpinan menjadi salah satu langkah awal untuk mendorong perbaikan kinerja dan pelayanan.
“Ini sebagai langkah awal saja, dan semoga pelayanan lebih baik. Intinya pimpinan di Putri Cempo, struktur di Putri Cempo dan banyak di DLH akan kita review terus,” ujarnya.
Baca Juga: Kasus Kabel Internet Bikin Celaka di Sragen: Lima Provider Dipanggil, Semuanya Menyangkal
Respati juga memastikan Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) tetap berjalan. Kepastian tersebut disampaikan di tengah pembahasan mengenai keberadaan lembaga tersebut dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Respati, pengisian sejumlah jabatan justru dilakukan untuk memperkuat peran PLDPI.
“PLDPI malah justru ada pejabat-pejabat pengisian di sana, tidak dibubarkan,” tegasnya.
Selain Putri Cempo dan PLDPI, Pemkot Solo juga memperkuat UPTD baru yang secara khusus menangani pedagang kaki lima (PKL).
UPTD PKL tersebut akan difokuskan pada pendataan dan penataan PKL di berbagai titik Kota Solo. Pemkot juga menyiapkan program sertifikasi PKL sebagai bagian dari upaya menata keberadaan pedagang agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“UPTD PKL ini baru. Itu nanti juga kita akan ada terobosan untuk sertifikasi PKL. Kami membersamai para pedagang PKL yang baik,” tegas Respati. (ves)
Editor : Kabun Triyatno