RADARSOLO.COM – National Paralympic Committee (NPC) Indonesia angkat bicara terkait polemik sejumlah atlet tunarungu atau tuli yang melakukan penggalangan dana secara mandiri untuk mengikuti kejuaraan internasional.
NPC Indonesia menegaskan, persoalan tersebut bukan karena pihaknya tidak mau memberangkatkan maupun mengakomodasi atlet tuli. Namun, atlet tuli memang berada dalam jalur pembinaan dan struktur organisasi yang berbeda dengan atlet yang selama ini berada di bawah naungan NPC Indonesia.
Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono menjelaskan, NPC Indonesia saat ini hanya menangani pembinaan atlet dari tiga kelompok impairment, yakni tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra.
Baca Juga: Gerebek Kasino Di Sukoharjo, Sita Dua Mesin Tembak Ikan
Sementara atlet tuli memiliki organisasi dan jalur kompetisi tersendiri di tingkat internasional.
“NPC Indonesia itu hanya membina di tiga impairment. Satu, tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Sementara untuk tunarungu, itu punya organisasi sendiri di internasional dan punya event sendiri di internasional,” kata Satriawan dalam konferensi pers di Kantor NPC Indonesia, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Gerebek Kasino Di Sukoharjo, Sita Dua Mesin Tembak Ikan
Menurutnya, olahraga tuli memiliki struktur organisasi serta agenda pertandingan yang berbeda dengan olahraga Paralimpiade.
Jika atlet binaan NPC Indonesia mengikuti Paralimpiade sebagai ajang multievent tertinggi, atlet tuli memiliki Deaflympics.
Begitu pula pada level regional, baik di kawasan Asia Pasifik maupun ASEAN.
“Kalau kita di Paralimpiade, mereka punya Deaflympics. Begitu pula di Asia Pasifik dan di ASEAN. Oleh karena itu, ini sebagai klarifikasi adanya teman-teman atlet tunarungu yang menggalang dana kemarin,” ujarnya.
Penjelasan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan publik yang muncul setelah kabar penggalangan dana atlet tuli ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa NPC Indonesia tidak memberangkatkan atlet-atlet tersebut ke kejuaraan internasional.
Satriawan menegaskan, anggapan bahwa NPC Indonesia menelantarkan atau tidak mengakomodasi atlet tuli tidak tepat.
Menurutnya, NPC memang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap atlet tuli karena jalur organisasi dan kompetisinya berada dalam ekosistem olahraga tuli.
“Ini kami jelaskan, kemarin juga di Kemenpora kami jelaskan bahwa kami bukan tidak memberangkatkan atau tidak mengakomodir, akan tetapi memang kami tidak punya event untuk tunarungu. Event tunarungu itu ada sendiri dan dikoordinir oleh organisasi yang diakui oleh ICSD,” jelasnya.
Baca Juga: Mubaligh Hijrah Santri Ponpes Dimsa Sragen, Tebar Kepedulian Lewat Air Bersih
Di tingkat internasional, olahraga tuli berada di bawah International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).
Di Indonesia, organisasi yang memiliki jalur pengakuan dalam ekosistem tersebut adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN).
Karena itu, NPC Indonesia mendorong atlet tuli yang ingin melanjutkan karier prestasi untuk berhimpun melalui organisasi tersebut.
Menurut NPC, keberadaan wadah pembinaan yang sesuai penting agar para atlet tidak berjalan sendiri-sendiri.
Persiapan pertandingan, kebutuhan administrasi, hingga koordinasi keberangkatan ke kejuaraan internasional dapat dilakukan melalui organisasi yang memiliki jalur resmi menuju federasi internasional.
“Oleh karena itu, kami kemarin berpandangan, kami sampaikan dengan teman-teman PATRIN dan Kemenpora bahwa atlet-atlet tunarungu agar semua bergabung ke PATRIN. Sehingga nanti bisa diselesaikan hal-hal yang sifatnya persiapan, administratif, dan berkoordinasi terus dengan pihak Kemenpora,” terang Satriawan.
NPC Indonesia bahkan telah mendorong penataan wadah pembinaan tersebut hingga ke tingkat daerah.
Satriawan mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada NPC provinsi di seluruh Indonesia agar atlet tuli yang selama ini berada dalam lingkup NPC daerah dapat diarahkan untuk bergabung dengan PATRIN di masing-masing provinsi.
“Di nasional, kami juga sudah memberikan surat kepada NPC provinsi se-Indonesia agar menyerahkan atlet tunarungunya ke PATRIN provinsi. Jadi agar mereka punya wadah, punya organisasi, dan punya event,” ungkapnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas pembagian kewenangan dalam pembinaan olahraga disabilitas.
Dengan berada di bawah organisasi yang sesuai dengan jalur federasi internasional, atlet tuli diharapkan memiliki wadah yang jelas untuk mengejar prestasi, baik di level nasional maupun internasional.
Satriawan berharap polemik yang berkembang tidak membuat para atlet menjadi pihak yang dirugikan.
Menurutnya, persoalan administratif dan kelembagaan perlu segera dikonsolidasikan agar pembinaan serta keberangkatan atlet ke kompetisi internasional dapat dilakukan melalui mekanisme yang jelas.
“Atlet-atlet tunarungu agar semua bergabung ke PATRIN, sehingga nanti bisa diselesaikan hal-hal yang sifatnya persiapan, administratif, dan berkoordinasi terus dengan pihak Kemenpora,” pungkasnya.
Sebelumnya, kabar mengenai penggalangan dana atlet tuli untuk mengikuti kompetisi internasional sempat menjadi perhatian publik.
PATRIN juga telah memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak mengetahui maupun memberikan persetujuan terkait penggalangan dana tersebut.
Di sisi lain, NPC Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan olahraga disabilitas sesuai dengan cakupan organisasinya.
Untuk atlet tuli, koordinasi antara PATRIN dan Kemenpora diharapkan dapat menjadi solusi agar proses pembinaan hingga keikutsertaan dalam kejuaraan internasional dapat berjalan lebih terarah dan memiliki jalur yang jelas. (hj/nik)
Editor : Niko auglandy