Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sragen Catur Sarjanto menyampaikan, sudah koordinasi dengan pihak terkait. Seperti Daops 6 PT KAI dan Dirjen Perkeretaapian di lokasi kejadian. Pihak PT KAI sempat akan menutup jalur tersebut.
”Di sana memang awalnya minta ditutup, tapi setelah kami koordinasikan dengan pihak otoritas setempat dalam hal ini pemerintah desa, camat Miri dan camat Gemolong, akhirnya tidak ditutup,” jelas Catur, kemarin (23/12).
Tetapi dengan catatan untuk bisa direstui dan menjaminan keselamatan, harus ada penjagaan selama 24 jam.
”Kami akan koordinasikan untuk penjaganya bisa dilaksanakan penjagaan secara tertib selama 24 jam,” terangnya.
Sedangkan untuk penganggaran penjaga perlintasan belum digelontor lewat APBD Kabupaten Sragen. Situasi ini karena anggaran 2022 itu sudah digedok. Dishub Sragen bisa mengajukan penganggaran untuk penjagaan di perlintasan tersebut paling cepat di APBD Perubahan 2022.
”Kami berusaha bisa dianggarkan, karena kebutuhan penjaga dan untuk keselamatan. Harapan kami dialokasikan di APBD Perubahan 2022,” tuturnya.
Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah desa setempat juga mengusahakan penganggaran. Bisa juga dilakukan secara swadaya dari masyarakat setempat. Sehingga bisa melaksanakan penjagaan selama 24 jam.
Diakui dia, perlintasan sebidang tanpa palang di Sragen cukup banyak. Namun pihaknya fokus untuk jalan kabupaten.
”Kalau jalan kabupaten kita sepenuhnya. Kalau kabupaten diusahakan ke TAPD agar bisa dianggarkan, seperti ngebuk (lokasi kecelakaan,Red) itu kabupaten,” terangnya.
Ada pula jalur tanpa palang pintu yang menjadi tanggung jawab desa. Seperti di desa Wonotolo, Kecamatan Gondang. Dia menjelaskan pihak desa sudah meganggarkan untuk penjagaan. (din/adi/dam) Editor : Damianus Bram